BANDUNG - Kabupaten Mimika merupakan daerah yang strategis di Papua. Berada tepat di tengah-tengah pulau besar Papua dan merupakan bagian perut jika mengibaratkan pulau Papua seperti burung.

Kabupaten ini merupakan penghubung ke daerah lainnya seperti Nabire dan daerah lainnya yang berdekatan dengan Puncak Jaya seperti Jila, Paro, Wangbe yang memang belum dapat dijangkau oleh transportasi darat.

Selain itu, kekayaan alam di kabupaten ini juga cukup besar seperti tambang emas terbesar di dunia yang ada di atas wilayah Tembagapura, hutan bakau yang cukup asri di daerah pantainya, dan tanah yang subur untuk ditanami sebab curah hujan di kabupaten ini cukup tinggi.

Di samping potensi yang cukup besar dari segi sumber daya alamnya, kabupaten ini ternyata sangat strategis baik dari segi geografis maupun pengaruhnya ke tingkat internasional. Ada beberapa isu terkait dengan isu internasional yang berkaitan dengan kabupaten ini. Pertama, di kabupaten ini terdapat PT.Freeport Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Freeport McMoran Inc. Perusahaan tersebut memang memegang konsensi aneka tambang yang ada di kabupaten ini.

Kedua, adalah isu separatisme yang mulai digemborkan di negara luar seperti di Belanda dan Australia. Kabupaten ini merupakan tempat meninggalnya Kelly Kwalik pada 2009 yang merupakan pentolan gerakan separatis Papua. Selain itu kelompok Kali Kopi juga pernah melakukan teror penembakan sampai 2013 di jalan Timika-Tembagapura yang merupakan sayap militer dari gerakan separatis.

Keamanan di kabupaten ini sangat berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata internasional terkait dengan manajemen pemerintah di Provinsi Papua. Setiap kejadian yang terjadi di wilayah ini apalagi terkait dengan PT. Freeport Indonesia sering kali digeneralisir menjadi kondisi di Papua secara umum karena di blow up oleh media global. Bahkan media sekelas The Guardian menempatkan kolom khusus tentang West Papua di websitenya. Padahal tidak selalu kejadian yang terjadi di kabupaten ini dapat terjadi di kabupaten lain juga. Sensitivitas setiap isu yang muncul di Kabupaten ini cukup tinggi untuk muncul di dunia internasional. Apalagi, menurut data dari BPS Kabupaten Mimika, terdapat lebih dari 1.000 warga negara asing yang tinggal di kabupaten ini. Hal ini merupakan jumlah yang terbesar di Provinsi Papua.

Bagi isu Freeport, pemerintah Indonesia perlu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha harus ada, setidaknya sampai kontraknya habis tahun 2021 jika tidak diperpanjang lagi. Hal ini juga berlaku kepada investor asing lainnya selain Freeport. Keamanan yang terjamin merupakan sebuah keniscayaan agar Indonesia mampu membuktikan bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas wilayah dan kedaulatannya sendiri.

Walaupun kejadian penembakan yang mengancam operasional PT.Freeport Indonesia sudah tidak ada lagi sejak tahun 2013, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan dengan pengerahan kekuatan personil untuk pencegahan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Pencegahan teror juga menunjukan bahwa daerah ini stabil dan damai sehingga dapat fokus untuk melakukan pembangunan di daerah.

Sementara itu, terkait dengan isu kemerdekaan West Papua yang sering dikampanyekan di negara lain perlu disikapi dengan diplomasi yang sifatnya asertif. Seperti yang sudah dilakukan yaitu pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada pentolan RPB oleh KBRI Den Haag pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta pembentukan UMLWP sebagai mitra dialog perdamaian akibat terlalu banyak pihak yang mengakui sebagai gerakan separatis dan terpisah-pisah. Tetapi, UMLWP pada saat ini belum mampu menjalin dialog yang terbuka dengan pemerintah RI. Perlu ada tindak lanjut dari dialog yang telah dibangun kepada UMLWP agar berujung pada perdamaian total dan membuat UMLWP mau untuk berintegrasi dengan NKRI. Pelajaran dari Aceh menunjukan dialog yang sifatnya asertif mampu membuat Aceh berintegrasi secara penuh dengan NKRI.

Dari segi keamanan, dalam merespons terhadap isu separatisme ini, hal yang dilakukan cukup baik dengan menetralisir gerakan agar tidak menjadi ideologi warga Mimika. Akan tetapi, perilaku tribalisme primitif yang sering menyelesaikan setiap masalah hukum lewat perang suku perlu diubah. Data dari Polres Mimika menunjukan bahwa di tahun 2016 sudah terjadi dua konflik komunal yang intensitasnya setara dengan empat konflik komunal. Hal ini perlu dicegah agar tidak terulang kembali. Jika tidak, hal tersebut dapat menjadi celah bagi para provokator terutama dari pihak OPM yang ingin mengekskalasi perang suku menjadi isu separatisme.

Mengingat strategisnya wilayah ini, maka pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian khusus kepada kabupaten ini sebagai respon dari internasionalisasi isu Papua yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin Papua berpisah dari NKRI. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meredam isu tersebut yaitu:

1. Sinergi melalui koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sektor bisnis yang ada di kabupaten ini dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di kabupaten Mimika. Hal ini dapat diawali melalui dialog bersama antara semua pihak yang menghasilkan kesepakatan bersama bahwa setiap jengkal kabupaten Mimika adalah milik NKRI dan semua harus memiliki keinginan untuk maju bersama melalui kolaborasi. Sebagai realisasi yang dapat dilakukan adalah perlu adanya kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif yang dapat dirintis melalui dialog bersama seperti festival Mimika, lomba olahraga dan kesenian serta pengelolaan aset-aset penting kabupaten Mimika seperti hutan bakau, taman-taman kota dan ruang publik lainnya agar lebih bermanfaat dan membuat interaksi antar warga yang lebih cair. Kegiatan pariwisata perlu ditingkatkan sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Mimika dan menunjukan bahwa kabupaten ini aman untuk dikunjungi.

2. Penguatan sistem pendidikan dan kesejahteraan yang dapat dimulai dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur di kabupaten ini terbilang cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua. Tetapi jika dilihat dari penataan dan pengaturan kota, Kuala Kencana dan Tembagapura jauh lebih baik penataannya daripada Timika. Infrastruktur yang harus dibenahi adalah masalah akses ke dan dari kabupaten Mimika ke daerah lain.

Sebagai contoh, pembenahan pelabuhan Pomako yang seharusnya dapat dioperasikan 24 jam seperti pelabuhan Port Site milik PT.Freeport Indonesia. Bertambahnya jam operasi pelabuhan Pomako akan memungkinkan arus barang yang keluar masuk lebih banyak sehingga harga barang-barang yang didatangkan dari luar Mimika dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Sementara itu, dari segi SDM yang dapat menjadi indeks Indeks Pembagunan Manusia sebagai patokan, Kabupaten ini memiliki IPM yang cukup baik setelah Keerom tetapi masih di bawah IPM nasional. IPM kabupaten ini perlu ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di kabupaten ini.

3. Pembentukan anak-anak dan pemuda pelopor bela negara.

Anak-anak dan pemuda merupakan masa depan kabupaten Mimika. Mereka yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Sudah seharusnya anak-anak dan pemuda memiliki cara berfikir yang panjang dan menganggap bahwa perang tidak akan menyelesaikan sebuah masalah tetapi menambah masalah. Nasionalisme dan bela negara merupakan konsep yang seharusnya ada di dalam cara berfikir anak-anak dan para pemuda sehingga akan terus berfikir bagaimana membangun daerahnya ke depan dalam bingkai NKRI bukan menghancurkan apa yang sudah dibangun lewat perang suku.

Seluruh pihak yang bertanggung jawab mendidik anak-anak dan pemuda seperti keluarga, sekolah, dinas pendidikan dan aparat hukum dalam hal pencegahan konflik dan penanaman nilai nasionalisme serta bela negara perlu bersinergi sehingga menghasilkan kolaborasi yang sistematis dan mampu mengubah cara berfikir yang sifatnya destruktif.

Kabupaten ini memiliki potensi dan kekhasan tersendiri baik dari sumber daya alam, komposisi etnis dan pola interaksi masyarakatnya. Akan sangat disayangkan jika kabupaten ini tidak diberdayakan dengan baik mengingat wilayahnya sangat strategis baik dari segi demografis dan geografis. Bagaimanapun, keamanan di wilayah ini akan sangat menentukan citra Indonesia di dunia internasional terkait penanganan isu Papua. Damai Mimika, Damai Papua. (okezone.com)