Kenaikan Gaji DPR Capai Rp 230 Juta, Akademisi Singgung Soal Empati

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 27 Agu 2025 08:30

cakaplah.com

Penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) naik signifikan hingga mencapai Rp 230 juta per bulan, ditambah tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta. Dengan demikian, negara harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun untuk 580 anggota DPR selama 2025.

Kenaikan ini menuai kritik dari berbagai pihak, mengingat perbedaan pendapatan tersebut mencapai 35,4 kali lipat dari rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia yang hanya Rp 6,5 juta per bulan.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menilai, kebijakan tersebut tidak menunjukkan empati dan bermasalah secara finansial.

“Kondisi ini makin diperparah ketika kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit, rakyat tidak punya pilihan atas pekerjaan dan gaji yang layak, serta minimnya keteladanan politisi,” jelas Alfath, Selasa (26/8/2025).

Ia membandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Filipina, di mana rasio gaji anggota legislatif dengan upah minimum tidak berbeda jauh. Menurut Alfath, kesenjangan penghasilan ini berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap DPR maupun partai politik.

“Rendahnya kapasitas individu hingga produktivitas kinerja DPR membuat rakyat muak dan memilih abai pada proses politik, membuat demokrasi yang minim partisipasi,” tegasnya.

Alfath juga menyinggung aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR sebagai refleksi kesulitan hidup rakyat yang tidak berbanding lurus dengan sikap pejabat politik. Menurutnya, di tengah situasi ekonomi sulit, seharusnya privilege DPR dan pejabat publik dikurangi.

Ia mencontohkan negara-negara dengan demokrasi mapan, seperti Swedia dan Belanda yang justru membatasi fasilitas pejabat publik.

“Menjadikan profesi sebagai wakil rakyat bukan sebagai profesi istimewa, melainkan sebagai profesi yang berisi orang-orang yang passion untuk membuat kebijakan publik,” ungkapnya.

Selain itu, Alfath menilai minimnya ekspos terhadap kandidat legislatif pada pemilu serentak tahun lalu menunjukkan lemahnya public challenge. Hal ini membuat kualitas anggota DPR terpilih tidak benar-benar teruji.***(Cakaplah.com)

Sumber: cakaplah.com

nasional

Berita Terkait

Rabu, 17 Jun 2026 11:47

Polres Indragiri Hulu Gelar Bakti Sosial HUT Bhayangkara Ke-80

Rengat-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan bersilaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan semba

Minggu, 14 Jun 2026 20:34

Kabur ke Batam, Polres Inhu Kembali Ringkus Pelaku Penganiayaan di PT. SBP

INHU- Upaya pelarian hingga menyeberang ke luar daerah tak mampu menghentikan langkah aparat kepolisian dalam memburu pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kawasan perkebunan PT Sinas Beli

Jumat, 05 Jun 2026 09:49

"Gunakan Manajemen Peternakan Modern", Pesan Bhabinkamtibmas Polres Inhu Untuk Ketahanan Pangan

INHU-Upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh p

Rabu, 03 Jun 2026 09:46

Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Polres Inhu Sambangi Petani Jagung Menulis

INHU - Upaya mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu). Melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di desa binaan, kepolisian hadir membe

Senin, 01 Jun 2026 18:53

Panglima TNI Hadiri Upacara Pemakaman Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan menghadiri upacara pemakaman militer Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014 s.

komentar Pembaca