Nasional
Kepala Bakamla RI Lantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi
Laporan:Hendra Dedi Syahbudi
Jumat, 13 Mei 2016 16:54
JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Ka Bakamla RI)
Laksamana Madya (Laksdya) TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., secara resmi
melantik 9 (sembilan) Pejabat Pimpinan Tinggi yang terdiri dari seorang
Pimpinan Tinggi Madya (Eselon l) dan 8 orang Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama (Eselon II), dalam suatu upacara, di Ruang Serba Guna Kantor
Bakamla RI, Jl. Dr. Sutomo No. 11, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016).
Para Pejabat Pimpinan Tinggi yang dilantik itu adalah: Laksma TNI Andi
Achdar dilantik menjadi Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI
(Eselon la), Laksma TNI Yuli Dharmawanto, S.H., M.H. (Direktur Hukum,
Deputi Bidang Inhuker Bakamla RI / Eselon lla), Marsekal Pertama TNI
Widiantoro Direktur Operasi Udara Maritim, Deputi Bidang Operasi dan
Latihan Bakamla RI / Eselon lla), Kolonel Laut (KH) Drs. Edi Fernandi
(Direktur Strategi Kamla, Deputi Bidang Inhuler Bakamla RI / Eselon
lla), Sucipto, S.H., M.H. (Direktur Kebijakan Kamla Deputi Bidang
Kebijakan dan Strategi Bakamla RI / Eselon lla), Sandi, S.H., M.H.
(Direktur Kerjasama Kamla Direktur Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla
RI / Eselon lla), Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo (Plt. Direktur
Operasi Laut Direktur Bidang Operasi dan latihan Bakamla RI / Eselon
lla), Kombes Pol Drs. Arifin, M.H. (Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla
RI / Eselon lla), serta Kolonel Laut (P) Suradi Agung Slamet, S.T.,
S.Sos., M.M., yang memperoleh kepercayaan mengemban tugas sebagai Plt.
Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Bakamla RI, yang juga masuk dalam
jajaran Pejabat Eselon lla.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., dalam sambutannya
antara lain mengatakan, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas dan
tantangan yang besar, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah
perairan yurisdiksi Indonesia. "Oleh sebab itu, Bakamla membutuhkan
Pejabat atau Pegawai yang mempunyai tanggung jawab besar pada bidang
administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,"
ucapnya.
Menurut Perwira Tinggi (Pati) berbintang tiga tersebut, dari kunjungan
Komisi I DPR RI ke kantor Bakamla tanggal 14 April lalu dan kunjungan
kerja spesifik Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI ke 3 (tiga) kantor
Kamla Zona Maritim (Barat, Tengah, dan Timur) secara bersamaan pada
tanggal 21 dan 22 April yang lalu, dalam rangka untuk mengetahui
kesiapan Pusat Komando dan Pengendalian Bakamla di pusat dan di daerah.
"Tentu saja terdapat masukan, saran, ataupun rekomendasi Komisi I DPR
RI. Rekomendasi tersebut, tentu saja harus segera ditindaklanjuti oleh
unit masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini merupakan
bentuk sinergitas antara pemerintah (dalam hal ini eksekutif) dengan
legislatif dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut," kata
Kepala Bakamla.
Kepala Bakamla juga menyampaikan, menjadi tantangan tersendiri bagi
Deputi Operasi dan Latihan yang baru saja di lantik beserta jajarannya.
Mengingat operasi (patroli) laut beberapa waktu lalu yang kita gelar,
Bakamla menangkap beberapa kapal ikan asing berbendera Malaysia dengan
ABK berkebangsaan Vietnam, dan sedang dalam proses hukum di kantor
PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tarempa Provinsi Kepulauan
Riau. "Hasil patroli Bakamla bersama stakeholder tersebut agar
ditindaklanjuti oleh unit terkait, sehingga proses hukumnya berjalan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berazaskan keadilan," harapnya.
Pucuk pimpinan tertinggi di Bakamla RI itu menegaskan, berkat kerja sama
yang tepat melalui informasi yang ditindaklanjuti antara Bakamla dengan
TNI AL, beberapa hari yang lalu TNI AL telah menangkap percobaan
perompakan kapal bermuatan minyak berbendera Singapura di perairan
Tanjung Puting. "Saat ini juga, sedang berlangsung Patroli Terkoordinasi
antara Indonesia (Bakamla) dengan Australia (Australia Border Force) di
Laut Timor untuk kegiatan illegal fishing, people smuggling,
penyelundupan, dan perlindungan lingkungan maritim," ujarnya.
Menurut Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., keberhasilan Bakamla
bersama stakeholder pada patroli Nusantara IV ini, patut diapresiasi dan
dapat terus ditingkatkan oleh Deputi Operasi dan Latihan yang baru
beserta jajarannya, tentu saja dengan dukungan unit yang lain dan
sinergitas dengan stakeholder.
"Proses optimalisasi organisasi Bakamla melalui legislasi peraturan
perundangan yang sedang dalam proses, baik di Kementerian ataupun di
Legislatif, terus dikawal secara administratif dan koordinatif serta
berikan masukan substantif, dan tidak menyinggung aturan mainnya,
sehingga hasilnya akan dapat diterima oleh semua pihak," tegasnya penuh
harap.
Turut hadir pada upacara tersebut, para Deputi dan para Direktur di
jajaran Bakamla RI, serta sejumlah undangan lainnya. (ded/rls)
PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi
Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b
Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik
JAKARTA-Dewan Pers menggelar diskusi bertajuk “Membaca Kasus Magdalene.id dari Kacamata Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mem
Aklamasi, Purnomo Yusgiantoro Nahkodai DPP IKAL Lemhannas
Jakarta-Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro MSc MA PhD IPU terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) periode 2025-2030.Menteri Perta
Kemenhan Fasilitasi Retret Bela Negara 200 Wartawan Sambut HPN 2026
JAKARTA-Kementerian Pertahanan RI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyiapkan retret khusus wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Febr
Dukung Kelancaran Operasi Hulu Migas, 13 Sertipikat Hak Pakai Lahan WK Rokan Diserahkan kepada PHR
Jakarta-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 " Sumatra kembali menerima Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Provinsi Ri