Nasional
Ketua DPR : Mogok Kerja Pilot Garuda Merugikan Publik
Laporan : Joko Prasetyo
Senin, 04 Jun 2018 15:38
Jakarta-Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar manajemen PT Garuda Indonesia dan pemerintah serius menanggapi tuntutan para pilot yang akan melakukan mogok kerja saat arus mudik lebaran nanti. Adanya permasalahan krusial yang belum bisa diselesaikan dengan baik antara karyawan dan pihak Direksi dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan dan kenyamanan publik.
"Ini bukan kali pertama para pilot Garuda Indonesia mengancam tidak akan beroperasi," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet di Jakarta, Minggu (3/6/2018).
Bamsoet mengungkapkan dari data yang dihimpunnya, setidaknya ada beberapa aksi mogok yang pernah dilakukan para pilot Garuda Indonesia. Di tahun 1980 pilot Garuda sempat melakukan mogok kerja. Di tahun 2003 dan 2011 para pilot Garuda juga melakukan hal yang sama karena tuntutan perbaikan gaji tidak dipenuhi manajemen Garuda Indonesia.
"Tuntutan kenaikan gaji adalah hak setiap karyawan Garuda Indonesia. Begitu pula dengan aksi mogok kerja. Dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan pun, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian hak para pekerja," ujarnya.
Bamsoet menyayangkan jika mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik lebaran karena akan mengganggu pelayanan publik dalam melakukan aktivitas mudik lebaran. "Mogok pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar Undang-undang tentang Penerbangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, " katanya.
Bamsoet menambahkan dalam kedua undang-undang tersebut diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan. Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan maka jelas akan merugikan para konsumen, jelasnya.
"Saya mendorong agar permasalahan di tubuh PT Garuda Indonesia bisa diselesaikan segera mungkin. Pihak karyawan yang diwakili serikat pekerja, harus segera duduk bersama manajemen PT Garuda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," katanya.
Menurut Bamsoet, Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan juga harus turun tangan. Perundingan tripatrit antara serikat pekerja Garuda, manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan, pintanya.
Bamsoet menyarankan agar segera dilakukan perundingan untuk membuka saluran komunikasi yang selama ini tersumbat. Musyawarah juga harus dilakukan dengan semangat bersama mencari solusi, bukan semangat saling menyalahkan. Tidak ada kata mustahil untuk mencapai kesepakatan bersama.
Polsek Pujud Pasang Police Line di Gubuk di Duga Lokasi Penyalahgunaan Narkotika.
PUJUD-Polsek Pujud melaksanakan kegiatan patroli dan pengecekan di lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya, Minggu (17/5/2026) pagi. Kegiatan ter
Polsek Tanah Putih Ajak Warga Lawan Narkoba Lewat Pemasangan Spanduk Imbauan
TANAHPUTIH-Dalam upaya mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Polsek Tanah Putih melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Ke
Suami Aniaya Istri di Bengkalis di Tangkap Polisi
BENGKALISâ€" Polsek Mandau Polres Bengkalis pria berinisial Z (46) berhasil diamankan polisi usai diduga menganiaya istrinya sendiri.Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasi Humas Ai
Dua Pengedar Perusak Saraf di Rupat Utara di Tangkap Polisi
BENGKALIS-Jajaran Polsek Rupat Utara kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dua pria yang diduga sebagai pengedar sabu ditangkap polisi di Dusun Dokoh, D
Desa Kampung Baru Jadi Pusat Penanaman Jagung Pipil Kuartal II Tahun 2026 di Ukui Pelalawan
PELALAWAN-Semangat mendukung program ketahanan pangan nasional terus digaungkan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Senin (18/5/2026), Polsek Ukui bersama kelompok tani, pemerintah desa, perusahaa