JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mendukung rencana memindahkan ibu kota Indonesia. Alasannya, DKI Jakarta saat ini sudah terlalu ramai dan padat.

"Saya mendukung itu karena memang kondisi Jakarta sebagai kota pemerintahan sekaligus sebagai pusat bisnis itu sudah sangat crowded," kata Amali kepada wartawan, Selasa (30/4/2019).

Amali mengatakan Indonesia harus bisa mencontoh sejumlah negara yang memisahkan ibu kota dan pusat bisnis. Beberapa di antaranya, dia menyebut Malaysia dan Brasil.
"Saya kira ini harus ada keberanian memulai. Memang belum tentu akan selesai pada periode ini. Tapi misalnya beliau diputuskan KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya, beliau harus berani memulai itu," ujar politikus Golkar itu.

"Apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya," imbuh Amali.

Pernyataan senada dilontarkan anggota Komisi II DPR F-PPP, Achmad Baidowi (Awiek). Ia menilai saat ini beban Jakarta terlalu berat sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.
Namun, menurut Awiek, keputusan pemindahan ibu kota ini dibarengi dengan kajian mendalam. Ia tak ingin kesemrawutan yang sama terjadi di ibu kota RI yang baru. Awiek mencontohkan soal kemacetan dan banjir.

"Keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam, termasuk menyiapkan RT/RW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," sebut Awiek.

"Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru," imbuh dia.

Pada Senin (29/4), Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Ada 3 alternatif yang awalnya dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Pertama, harus mengubah peruntukan di wilayah sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas. Alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan di wilayah yang dekat dengan Jakarta. Sementara alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa.

nasional