JAKARTA -  Tanggal 20 Mei 1998, Amien Rais membatalkan aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Monas setelah mendapat informasi bakal dihadang sekitar 80 ribu tentara.

Dikutip dari laman Wikipedia, Jumat (20/5/2016), sekira 500 ribu demonstran yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Sultan Hamengkubuwono X bersiap menyerbu Monas. Di sana, para demonstran akan berteriak meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Ada enam tuntutan yang diminta oleh rakyat Indonesia kala itu. Pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kedua, melaksanakan amandemen UU 1945. Ketiga, hapuskan dwi fungsi ABRI. Kempat, melaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kelima, menegakkan supremasi hukum dan terkahir menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Merespons keinginan demonstran, Ketua MPR yang saat itu dijabat Harmoko mengimbau agar Presiden Soeharto sebaiknya mundur dari jabatannya pada Jumat 22 Mei 1998. Jika tidak, akan terjadi perang saudara antara militer dan demonstran di Indonesia.

Sekira pukul 14.30 WIB, sebanyak 14 menteri Presiden Soeharto melakukan pertemuan di Gedung Bappenas. Dua menteri lainnya, yakni Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir. Mereka tidak bersedia untuk duduk dalam Komite Reformasi atau yang kerap disebut Kabinet Reformasi hasil reshuffle.

Saat itu ada keinginan para pembatu Presiden Soeharto untuk menyampaikan hasil pertemuan tersebut secara langsung kepada Presiden kedua Indonesia itu. Akan tetapi, mereka akhirnya memutuskan untuk menyampaikan hasil pertemuannya lewat sepucuk surat yang dialenia pertamanya implisit meminta agar bapak pembangunan Indonesia tersebut bersedia mundur dari jabatannya. 

Mendapatkan sepucuk surat dari para menterinya yang langsung diserahkan kepada Kolonel Sumardjono pada tanggal 20 Mei 1998 sekira pukul 20.00 WIB, membuat perasaan Presiden Soeharto terpukul dan merasa ditinggalkan oleh rezim yang telah dibesarkannya.

Suami dari Raden Ayu Siti Hartinah atau yang dikenal dengan Ibu Tien itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan hengkang dari jabatan yang telah diembannya selama 32 tahun.

Keempat belas menteri tersebut adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto dan Justika Baharsjah.Selanjutnya, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Presiden Soeharto kemudian melakukan pertemuan selama tiga jam dengan tiga mantan Wakil Presiden yakni Umar Wirahadikusumah, Sudharmono dan Try Sutrisno. Sekira pukul 23.00 WIB, Presiden kedua Indonesia itu memerintahkan ajudannya untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto.

Saat itu juga diputuskan bahwa Presiden Soeharto berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Alhasil, Wiranto sampai tiga kali bolak-balik Cendana-Kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto tersebut.

Sebagai Panglima ABRI kala itu, Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan panglima tertingginya untuk mundur sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian langsung memanggil Habibie sebagai penyambung tongkat estafet kepemimpinanya. sekira pukul 23.20 WIB, Yusril Ihza Mahendra akhirnya diperintahkan untuk bertemu dengan Amien Rais. Yusril menyampaikan bahwa Soeharto telah bersedia mundur dari jabatannya.

"The old man most probably has resigned," begitu ucapan yang disampaikan Yusril kepada Amien Rais saat itu. Ia juga memastikan, "The Smiling General" akan mengumumkan kemunduran dirinya pada 21 Mei 1998 sekira pukul 09.00 WIB.Mendapat kabar tersebut, Amien Rais lalu berlari menemui para koleganya seperti Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Danandjaya, Syafii Ma'arif, Djohan Effendi, H Amidhan, dan para aktivis lainnya.

Kemudian, mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu Nomer 14 Jakarta Pusat, yang juga diketahui merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama, Malik Fadjar.

Di sana Cak Nur-panggilan akrab Nurcholish Madjid-yang merupakan salah satu tokoh penting di HMI ini menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru. Lalu, apakah perjuangan reformasi itu sudah sesuai dengan cita-cita? (okezone.com)