JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto menilai kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan jalan sendiri-sendiri. Alhasil, fungsi koordinasi antar lembaga tidak berjalan secara optimal.

Dalam menanggapi kasus kekerasan seksual misalnya, publik dikejutkan dengan pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap seorang siswi SMP bernama Yuyun warga Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

"Khasnya Indonesia begitu, kita kan punya Menteri PPPA (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) anggarannya sebagian besar fungsi koordinasi. Antar kementerian jalan sendiri," ujar Kuswiyanto kepada Okezone, Senin (9/5/2016).

Politikus PAN tersebut menegaskan, pihaknya bakal segera memanggil Menteri PPPA serta menteri koordinator terkait. Pasalnya, anggaran untuk mencegah hal tersebut terkesan asal-asalan dan tidak memiliki progres yang pasti.

"Kita tidak hanya memanggil, kita berbicara dengan Menko (PMK) untuk memarahi, karena kasus kekerasan seksual anak, KDRT menganggarkannya ini asal-asalan saja," imbuhnya.

Alhasil, anggota Komisi VIII, kata Kuswiyanto, meminta adanya orientasi penyelesaian dari pemerintah. Ia menegaskan, selama ini eksekutif cenderung memberikan data tanpa penyelesaian.

"Tidak ada orientasi penyelesaian masalah, tidak menyajikan data ke komisi VIII," tandasnya. (okezone.com)