MUI Ingatkan Pemerintah: Pasukan Perdamaian TNI Jangan Jadi Alat Pemukul Pejuang Palestina

Pemerintahan

MUI Ingatkan Pemerintah: Pasukan Perdamaian TNI Jangan Jadi Alat Pemukul Pejuang Palestina

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 04 Feb 2026 10:39

(FotoGoriau.com)

JAKARTA �" Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan catatan kritis sekaligus peringatan keras terkait langkah Pemerintah Indonesia bergabung dalam dewan perdamaian internasional, Board of Peace (BoP). Pernyataan resmi ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah para pengurus MUI dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam lembaga tersebut harus tetap berpijak pada amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. MUI menuntut agar posisi Indonesia di BoP tidak hanya sekadar pelengkap, melainkan menjadi motor penggerak kemerdekaan Palestina.

"Maka, setelah mengamati rencana kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang bergabung ke dalam Board of Peace, Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiyah," ujar Anwar dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Terdapat enam poin krusial dalam tausiyah tersebut yang menyoroti integritas diplomasi Indonesia. MUI mendesak pemerintah agar BoP segera menekan Israel untuk mengakui kedaulatan Palestina dan memastikan prinsip Two State Solution menjadi tujuan utama tanpa kompromi.

Salah satu poin yang paling tajam adalah peringatan MUI mengenai rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI. MUI mengingatkan agar kontribusi militer Indonesia tidak disalahgunakan oleh legitimasi BoP untuk melemahkan kelompok pejuang pro-Palestina seperti Hamas, yang justru akan memberikan keuntungan strategis bagi Israel.

Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis menambahkan bahwa dalam pertemuan di Istana, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk membawa Indonesia keluar dari keanggotaan BoP jika lembaga tersebut terbukti tidak membela kepentingan Palestina.

MUI menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif harus tetap konsisten. Indonesia dituntut menjamin keterlibatan langsung perwakilan Palestina dalam setiap pengambilan keputusan di dalam BoP guna mewujudkan perdamaian yang hakiki di Timur Tengah. (grc)

Sumber: GoRiau.com

Pemerintahan

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 13:13

38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

Rabu, 18 Mar 2026 09:01

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

Selasa, 17 Mar 2026 16:19

Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

Selasa, 17 Mar 2026 15:39

Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

Selasa, 17 Mar 2026 08:43

Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

komentar Pembaca