okezone.com

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin melarang seluruh pemuka agama menyusupi pesan politik praktis dalam setiap materi ceramahnya yang akan disampaikan kepada masyarakat. Terlebih, ceramah tersebut akan dilakukan di rumah ibadah.

"Karena kalau sudah politik praktis itu dilarang oleh undang-undang kita. Karena tidak boleh berkampanye di rumah ibadah," kata Lukman, Jumat (27/4/2018).

Lukman menilai, pesan politik praktis yang terkadang disusupi dalam materi ceramah kerap menghasut umat agar tidak memilih partai atau calon tertentu. Sehingga, hal itu masuk dalam kategori kampanye.

"Ketika Anda mengatakan pilih si A, jangan pilih si B, pilih partai A, jangan B, itu artinya Anda sedang berkampanye. Dan harus dihindari kesucian rumah ibadah untuk dijadikan tempat seperti itu," terangnya.

Meski demikian, lanjut dia, menyampaikan ceramah yang mengandung unsur politik pada perinsipnya merupakan hal yang diperbolehkan. Namun, Lukman memaparkan, pemuka agama harus dapat membedakan antara politik yang bersifat substantif dengan politik praktis yang cendrung pragmatis.

Ia menambahkan, politik substansif dalam meteri isi ceramah merupakan yang disampaikan dengan nilai-nilai universal dari sebuah ajaran agama. Seperti dengan penegakan keadilan, kejujuran, pemenuhan hak-hak dasar manusia, hingga persoalan kemungkaran.

"Itulah politik dalam pengertiannya yang substantif. Maka kalau yang kaitannya dengan ini di setiap umat beragama untuk memperjuangkan itu. Dalam pengertian politik substantif," terang Lukman.

Politisi PPP itu mengaku, khawatir bila setiap materi ceramah di rumah ibadah disusupi oleh politik praktis. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat.

"Karena aspirasi mereka berbeda-beda terkait dengan (politik) praktis dan pragmatis itu. Oleh karenanya harus clear dulu. Apa yang dimaksud membicarakan politik," tandas Lukman.

(okezone.com)