JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna untuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakkan hukum, dilaksanakan oleh TNI.

"Kan sudah direncanakan sejak September 2015, diawali dengan kebijakan dari saya selaku menhan kemudian pelaksanaannya dilanjutkan oleh Panglima TNI," kata dia usai acara pelepasan mudik bagi personel Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakan hukum di Kepulauan Natuna, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan akan membangun beberapa pangkalan militer di wilayah tersebut, termasuk pengembangan infrastruktur salah satunya perpanjangan "runway" atau landasan ancang Lanud Ranai.

"Perlu ada tempat pesawat tempur di sana, perlu ada 'ground support equipment' pesawat tempur di sana," kata Gatot saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, beberapa waktu lalu.

Dengan memulai proses pembangunan pada 2016, diharapkan sejumlah kawasan di Natuna, Morotai, Biak, dan Saumlaki-Selaru, sudah berkembang pada 2017.

Menurut Gatot, pemerintah perlu membangun dermaga yang dapat disinggahi oleh sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga keamanan perairan serta menambah radar untuk memantau wilayah di seluruh kawasan perbatasan.

Wilayah Kepulauan Natuna menjadi strategis karena merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

Wilayah ini juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran global, terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan.

Pengembangan Natuna menjadi sebuah keharusan dan juga prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, bukan saja karena Presiden Jokowi ingin perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia, melainkan juga ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. (okezone.com)