Permohonan ini telah masuk ke MK tertanggal 9 September 2015 dan akan disidangkan Rabu 16 September 2015.

Dalam permohonannya, OC Kaligis menjelaskan telah dtetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-05/23/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, tanpa melalui adanya proses penyelidikan terlebih dahulu yang biasanya didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik).

Selanjutnya, menurut OC Kaligis, landasan hukum KPK dalam penerbitan Sprindik adalah Bagian Ketiga BAB VI tentang Penyidikan Pasal 46 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Padahal dalam UU tersebut tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan pengertian dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena pengertian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tersebut hanya dapat dijumpai dalam KUHAP.

Begitu juga dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktiknya telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multitafsir dan melanggar asas lex certa serta lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana.