Nasional
Panglima TNI : 7 WNI Sandera Abu Sayyaf Berada di Pulau Sulu
Laporan: Jonathan Surbakti
Jumat, 01 Jul 2016 18:31
"Hingga saat ini TNI terus memonitor perkembangan terkait kasus penyanderaan tujuh WNI yang di sandera oleh kelompok teroris dan apa saja yang menjadi tuntutannya. Saat ini ke-7 WNI tersebut telah diketahui keberadaannya, hanya saja ketujuh WNI tersebut posisinya terpisah dan tidak menjadi satu," tutur Panglima TNI.
Terkait pengerahan pasukan TNI ke Filipina, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan masih dalam tahap pembahasan. Dimana sebelumnya Menhan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu telah berkoordinasi dengan Menhan Filipina terkait rencana operasi yang dilakukan TNI untuk membebaskan tujuh WNI yang di sandera kelompok Abu Sayyaf.
Menurut Panglima TNI, ini merupakan informasi yang positif, dimana Menhan Filipina mengijinkan TNI untuk dapat melakukan operasi pembebasan tujuh WNI yang di sandera kelompok Abu Sayyaf. "Hasil koordinasi antara Menhan RI dan Menhan Filipina nantinya akan ditindaklanjuti oleh Panglima Angkatan Bersenjata Filipina dan Panglima TNI," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menegaskan, bahwa Undang-Undang di Filipina tidak mengijinkan tentara dari luar untuk melakukan operasi di Filipina. Namun demikian, dengan perkembangan yang baru terkait koordinasi antar Menteri Pertahanan kedua negara dapat segera dilakukan loby untuk membahas aturan terkait operasi militer yang dilakukan oleh TNI di Filipina.
"Nantinya akan dibuat SOP (Standard Operation Procedure) , karena setiap perjanjian di negara Filipina dengan negara lain harus diratifikasi oleh lembaga legislatif," kata Panglima TNI.
Sementara itu, terkait pengiriman batubara yang dilakukan oleh Indonesia untuk Filipina, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa ini merupakan kerja sama dibidang ekonomi yang saling menguntungkan dimana hampir seluruh kebutuhan batubara untuk listrik di Filipina di pasok dari Indonesia. "Yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana jalur kapal-kapal Indonesia yang membawa batubara ke Filipina dapat kembali dalam keadaan aman," ucapnya.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengamankan jalur pengiriman batubara dari Indonesia ke Filipina antara lain dengan melakukan patroli bersama di wilayah perairan Filipina. Selain itu dapat pula perairan Filipina yang menjadi jalur pengiriman batubara diamankan oleh militer Filipina atau Kapal Indonesia yang akan melakukan pengiriman dikawal oleh TNI. "Kedua negara ini saling memerlukan, kita perlu menjual batubara untuk ekonomi kita kemudian Filipina perlu batubara untuk pasokan listrik mereka," tutup Panglima TNI(rls/jon)
nasional
PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi
Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b
Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik
JAKARTA-Dewan Pers menggelar diskusi bertajuk “Membaca Kasus Magdalene.id dari Kacamata Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mem
Aklamasi, Purnomo Yusgiantoro Nahkodai DPP IKAL Lemhannas
Jakarta-Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro MSc MA PhD IPU terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) periode 2025-2030.Menteri Perta
Kemenhan Fasilitasi Retret Bela Negara 200 Wartawan Sambut HPN 2026
JAKARTA-Kementerian Pertahanan RI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyiapkan retret khusus wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Febr
Dukung Kelancaran Operasi Hulu Migas, 13 Sertipikat Hak Pakai Lahan WK Rokan Diserahkan kepada PHR
Jakarta-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 " Sumatra kembali menerima Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Provinsi Ri