JAKARTA - Polri mengimbau publik tidak menggelar demonstrasi pada tanggal 22 Mei 2019 terkait penangkapan 29 terduga teroris yang di antaranya ikut merencanakan serangan pada penetapan pemenangan Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyoroti imbauan tersebut.

"Ini narasi menebar ketertakutan, dan teror. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepolisian ketika aksi 411, 212 dulu. Jadi ini narasi yang berulang-ulang. Narasi teroris politik," ujar Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (17/5/2019) malam.
Dahnil mengatakan, imbauan polisi agar publik tidak menggelar aksi pada 22 Mei adalah kontradiktif. Apa alasannya?

"Agak kontradiktif pernyataan polisi ini, di satu sisi pemerintah menuduh bahwa aksi-aksi 212 dulu, dan aksi-aksi massa yang tidak percaya dengan pemerintah ditunggangi terorisme, tapi di sisi lain aksi itu akan menjadi target teroris. Lucu memang," kata Dahnil.
Diberitakan sebelumnya, alasan Polri mengeluarkan imbauan tersebut karena bisa saja banyak korban berjatuhan jika ada serangan teroris tanggal 22 Mei. Polri juga tak memungkiri masih ada potensi serangan meski sudah ada yang ditangkap.
"Saya selaku Kepala Divisi Humas juga sebagai juru bicara menyampaikan bahwa pada tanggal 22 Mei masyarakat kami imbau tidak turun. Ini akan membahayakan, karena mereka akan menyerang semua massa termasuk aparat," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Hal ini menyusul tertangkapnya 29 orang terduga teroris oleh Densus 88 Anti-teror. Mereka merupakan jaringan kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang merencanakan serangan bom saat penetapan pemilu oleh KPU 22 Mei mendatang. Iqbal mengatakan, kelompok ini terlibat menyembunyikan DPO terduga teroris.

nasional