JAKARTA - Partai Gerindra meminta maaf kepada Partai Demokrat (PD) atas pernyataan Arief Poyuono yang meminta partai berlambang mercy itu keluar dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Poyuono sendiri ogah meminta maaf kepada Demokrat.

"Biar aja Gerindra minta maaf. Aku nggak sudi minta maaf ya," ujar Arief Poyuono kepada detikcom, Senin (13/5/2019).

Poyuono yang 'mengusir' Demokrat dari koalisi tak merasa punya salah. Ia meminta Demokrat keluar dari koalisi lantaran isu setan gundul yang disuarakan Wasekjen PD Andi Arief.

"Memang aku salah apa ya? Maling duit negara nggak. Nyari makan pakai politik nggak. Disebut-sebut namanya di persidangan kasus korupsi yang ditangani KPK juga nggak," tuturnya
Poyouno kembali meminta Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Sudah berkali-kali ia 'mengusir' partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Makanya monggo Demokrat keluar dari Koalisi Adil Makmur segera," kata Poyuono.

Sebelumnya Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria meminta maaf kepada Demokrat atas pernyataan Poyuono. Ia menegaskan pernyataan Poyuono yang menginginkan Demokrat keluar dari Koalisi Adil Makmur merupakan pendapat pribadi.

"Tentu kami atas nama partai menyampaikan mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan dari pengurus maupun kader Partai Gerindra yang dirasa kurang pas, kurang baik dirasa oleh partai lain termasuk Partai Demokrat," sebut Riza Patria, Minggu (12/5).
"Jadi terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Arief Poyuono tentu itu pernyataan pribadi, bukan sikap dari Prabowo, bukan sikap dari partai Gerindra dan juga bukan sikap daripada BPN. Itu adalah pernyataan-pernyataan pribadi," sambungnya.

Demokrat pun menerima permohonan maaf Gerindra itu. PD yang sempat meminta Poyuono dipecat dari partai menyatakan menghormati keputusan internal Gerindra.

Kami menghormati sikap Gerindra. Sejak lama sebetulnya kami melihat bagaimana Arief Poyuono ini bukan orang penting di Gerindra. Jadi dipecat tidak dipecat sebetulnya tidak terlalu berpengaruh buat kami," ungkap Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean.
nasional