JAKARTA - ‎Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyambangi megaproyek reklamasi di Teluk Jakarta, Rabu (4/5/2016)‎.

Ia menjelaskan, moratorium yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menko Maritim Rizal Ramli seharusnya membuat pengerjaan proyek penambahan 17 pulau di Ibu Kota harus dihentikan.

"Moratorium itu dilakukan menunggu selesainya planning yang akan dilakukan Bappenas. Berikut soal adanya praktek di lapangan kalau menurut UU selama syarat belum memenuhi ya harus diberhentikan.‎ Jadi ada dua yang dimoratorium yaitu secara planning dan kebijakan," kata Siti di lokasi, Rabu (4/5/2016).

Siti memastikan, tidak ada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam pengerjaan Pulau C dan D. Oleh karenanya, berimbas pada kehidupan nelayan di kawasan pesisir Jakarta.

"Pulau C dan D banyak kesalahan dan tidak ada kajian amdal. Terjadi dampak wilayah bagi penampakan ikan oleh nelayan. Dan muka air di Muara Angke dan sentral perikanan terdampak stabilitas pada muara sungai," imbuhnya.

Siti menambahkan, pengerjaan reklamasi juga berdampak pada hutan bakau yang ada di lokasi. Serta, terjadi indikasi ‎kesalahan yang mengganggu PLTU yang ada di sekitar lokasi.

"‎PLTU ada indikasi yang terganggu. Ada yang di Muara Angke banyak bakau juga terdampak.

Dan saya kira itu gambaran lapangananya. Sudah ada indikasi yang akan dilaksanakan di pulau D, G, N dan K serta R," pungkasnya. (okezone.com)