JAKARTA - Cawapres Sandiaga Uno memastikan tak akan menghadiri Ijtimak Ulama III di Bogor, Jawa Barat. Salah seorang panitia Ijtimak Ulama III, Ustaz Bernard Abdul Jabbar mengaku memang tidak mengundang baik itu Sandiaga maupun capres Prabowo Subianto.

"Nggak, (Sandiaga) nggak kita undang karena ini khusus Ijtimak Ulama. Ini nggak ada kaitannya juga dengan presiden dan wakilnya. Nggak ada kaitannya juga dengan parpol," kata Bernard saat dihubungi, Selasa (30/4/2019).
Ijtimak Ulama III sendiri digelar di Hotel Lor In Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/5). Bernard menegaskan bahwa Ijtimak Ulama III digelar untuk mengawal Pemilu 2019.

"Iya itu aja (mengawal Pemilu 2019), nggak ada gimana-gimana," jelasnya.

Sandiaga sebelumnya memastikan tak akan hadir di Ijtimak Ulama III. Cawapres nomor urut 02 itu mengaku akan terbang ke Sumatera untuk memantau rekapitulasi suara.

"Saya belum terima undangan, tapi saya sudah berkoordinasi sama Pak Prabowo, karena saya besok bertugas di Sumatera Barat besok. Jadi saya akan meninjau beberapa lokasi PPK (panitia pemilihan kecamatan) di Sumatera Barat besok," ujar Sandiaga di GOR Matraman, Jalan Balai Rakyat, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (30/4).
Beberapa inisiator Ijtimak Ulama III diketahui merupakan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yakni Yusuf Martak dan Slamet Maarif. Menurut Yusuf, di Ijtimak Ulama III akan dipaparkan soal dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Saat kezaliman semakin memuncak dengan kecurangan Pemilu 2019 secara terstruktur, sistematis, masif, maka Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional 3 adalah keniscayaan untuk memimpin umat Islam melawan kezaliman dan kecurangan dengan cara syar'i dan konstitusional," ujar Yusuf di Restoran Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

"Satu, paparan dari tim pemenangan dan relawan tentang pelaksanaan Pilpres 2019. Kedua, mendengarkan pemaparan aneka kecurangan terstruktur, sistematis, dan masih dalam Pilpres 2019 oleh para ahli hukum dan tata negara dan politik serta pakar IT. Serta diskusi dan musyawarah tentang mekanisme legal konstitusional dan syar'i menghadapi kecurangan," sambungnya.
nasional