JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyusun kabinet zaken jika resmi dinyatakan sebagai Presiden RI periode 2019-2024 nanti. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setuju dengan usulan tersebut.

"Saya setuju dengan kabinet zaken," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada detikcom, Sabtu (11/5/2019).

Raja Juli mengatakan, nantinya partai politik pengusung bisa merekomendasikan kepada Jokowi nama-nama untuk ditempatkan sebagai menteri. Nama itu bisa berasal dari kalangan parpol bisa juga dari profesional.
"Partai-partai politik mengidentifikasi dan merekomendasikan kepada presiden nama-nama profesional terbaik, dari internal mau pun eksternal partai, untuk menjadi alternatif anggota kabinet," katanya.

Namun pada akhirnya, kata Raja Juli, keputusan siapa yang akan dipilih ada di tangan Jokowi. Dia menegaskan pemilihan menteri merupakan hak penuh Jokowi sebagai Presiden RI.
"Pada akhirnya tentu saja presiden yang akan memilih para pembantunya. Ini adalah hak prerogatif presiden," katanya.

"Kata kuncinya profesionalisme. Individu yang memiliki kecapakan dalam bekerja serta memilki rekam jejak yang baik pada masa lalu. Tidak serta merta ketum, sekjen atau pengurus teras partai memenuhi kriteria profesional itu," imbuh Raja Juli.
Sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Mereka mengusulkan Jokowi membuat kabinet zaken jika terpilih di periode 2019-2024.

"Kita juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet," ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Syafii menerangkan, kabinet zaken terdiri dari para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan dari parpol.

nasional