JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik menyebut capres Prabowo Subianto tak perlu menganggap rekomendasi dari Ijtimak Ulama III sebagai 'titah'. Hal ini khususnya soal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno yang disarankan mendesak KPU menghentikan real count.

"Ini adalah pendapat. Dan setiap warga negara tanpa kecuali berhak atas kebebasan berpendapat," tulis Rachland di akun Twitter-nya, Kamis (2/5/2019).

Cuitan Rachland dilengkapi lansiran berita detikcom soal penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, yang menyebut imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyarankan BPN Prabowo-Sandiaga segera mendesak KPU menghentikan real count. Rachland mengingatkan Prabowo berkonsultasi dengan koalisi partai untuk mengambil segala keputusan politik.

"Pak Prabowo tak perlu menganggap ini 'titah' yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi. Demokrat mengingatkan," kata Rachland.
Dalam cuitan berbeda, jubir BPN Prabowo-Sandiaga itu juga menyinggung isu people power yang sempat disuarakan sejumlah elite pendukung Prabowo-Sandiaga. Demokrat tak setuju sengketa pemilu diselesaikan lewat people power tersebut.

"Terminologi yang tepat bukan People's Power tapi Peaceful Assembly. Kita mau memprotes penyelenggaraan Pemilu yang kontroversial karena dipenuhi laporan tentang keterlibatan terlarang aparat negara," tutur Rachland.

"Kita tak berniat menjatuhkan pemerintahan," sambungnya.

Ijtimak Ulama III memiliki 5 rekomendasi. Isi dari rekomendasi itu senada dengan BPN Prabowo-Sandiaga yang menyebut adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Demokrat mendukung 2 butir rekomendasi Ijtimak Ulama III yang bunyinya soal menggunakan cara legal dan konstitusional terkait sengketa pemilu.

"Butir 2 dan 4 akan patuh dengan konstitusi, saya kira itu menyejukkan. Positif untuk menjaga ketentraman, karena dia akan berpegang ke konstitusi," ujar Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin dalam perbincangan.
"Sengketa melalui institusi yang ditunjuk oleh UU. Itu positif. Di situ tidak ada bicara soal people power. Ini yang kita harapkan," tambahnya.

Sebelumnya, Yusuf Martak juga menyampaikan pesan Habib Rizieq. BPN Prabowo-Sandiaga disarankan mendesak KPU menghentikan real count.

"Jadi habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU agar BPN itu menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," beber Yusuf Martak.
nasional