JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk 'kabinet zaken'. Partai Golkar menilai sebaiknya tidak ada dikotomi dalam menentukan figur yang akan duduk di kabinet Jokowi nanti.

"Seharusnya kita tidak perlu mendikotomikan antara politisi yang berasal dari partai politik dengan profesional," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily kepada detikcom, Sabtu (11/5/2019).

Ace mengatakan di kalangan partai politik banyak figur yang berkompeten dan profesional di bidangnya. Figur itu layak jika ditarik Jokowi menjadi menteri.
"Yang terpenting adalah figur-figur itu memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan Nawacita Jilid 2 yang menjadi janji kampanye Presiden Jokowi pada periode yang kedua," katanya.

Meski demikian, Ace menegaskan persoalan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Dia yakin Jokowi akan memilik sosok yang tepat dan terbaik untuk bekerja di kabinet.
"Soal kabinet kita serahkan kepada Presiden Jokowi. Itu hak preogratif Presiden untuk memilih figur yang tepat dan kompeten di bidangnya. Beliau sangat tahu mana seharusnya figur yang layak, tepat, memiliki kompetensi dan profesionalitas sesuai dengan capaian Nawacita Jilid 2 ini," katanya.

Sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Mereka mengusulkan Jokowi membuat kabinet zaken jika terpilih di periode 2019-2024.
"Kita juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet," ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Syafii menerangkan, kabinet zaken terdiri dari para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan dari parpol.
nasional