JAKARTA - Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, setuju dengan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa karena alasan banjir dan macet kronis. Yayat menilai DKI Jakarta sudah menjadi kota yang sakit.

"Misalnya dari transportasi, katanya kerugiannya sudah Rp 60 triliun sampai Rp 100 triliun, itu kan mahal banget. Rp 100 triliun biaya kemacetan itu bukan ringan. Kedua, dari sisi bencana. Buat kita, Jakarta itu udah jadi kota sakit itu sebetulnya. Dari air bersihnya belum cukup, sanitasinya buruk, transportnya buruk, polusi udaranya juga... ini artinya bagaimana kita menyehatkan kota itu," ujar Yayat saat dihubungi, Senin (29/4/2019) malam.

Menurut Yayat, perlu dipertimbangkan untuk mencari ibu kota yang lebih sehat dari Jakarta. Dengan begitu, kata dia, Gubernur DKI Jakarta bisa berfokus menyehatkan kotanya tanpa perlu terbebani.
"Biarlah nanti Gubernur Jakarta menyehatkan Jakarta. Dia lebih tenang, lebih fokus, tanpa terganggu dia sebagai Ibu Kota. Jadi dengan fokus dia sebagai pusat bisnis, pusat ekonomi, gubernurnya lebih tenang kerjanya, bisa lebih menyehatkan Jakarta. Dan orang punya opsi lain. Jakarta menjadi pusat perdagangan, Jakarta seperti New York-nya," jelas Yayat.

Menurut Yayat, bisa saja nanti status Daerah Khusus dicabut sehingga kota itu menjadi seperti provinsi lain. Dengan begitu, kata Yayat, Gubernur DKI Jakarta dapat berfokus mengurus provinsinya dan tidak lagi menjadi bahan cemoohan.

"Maka dengan adanya Ibu Kota baru ibaratnya Jakarta tidak akan menjadi fokus lagi. Biarlah Jakarta ditata lebih apik, kemudian kota-kota di Indonesia itu tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai segalanya," ucap Yayat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berbicara tentang ancaman banjir di Jakarta terkait wacana pemindahan ibu kota. Terlebih Jakarta baru saja mengalami banjir di sejumlah titik.

"Degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang, tapi sebelumnya juga jadi ancaman," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Terkait rencana pemindahan ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap berjalan. Anies menepis anggapan bahwa wacana pemindahan ibu kota berkaitan dengan pembangunan di Jakarta.

Dalam rapat terbatas, Anies menyebut nantinya Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan investasi. Anies juga memastikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jakarta, seperti transportasi, pengelolaan limbah, dan ketersediaan air bersih.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan karena PR (pekerjaan rumah)-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi masih jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Soal faktor banjir seperti yang disinggung Jokowi, Anies menegaskan semua persoalan di Jakarta tetap harus diselesaikan. Demikian juga persoalan penurunan permukaan tanah.

nasional