Selasa, 19 Mei 2026
  • Home
  • Nasional
  • TKN: Ajak Tak Bayar Pajak, Poyuono Bikin Gaduh Jelang Pengumuman KPU

Nasional

TKN: Ajak Tak Bayar Pajak, Poyuono Bikin Gaduh Jelang Pengumuman KPU

Kamis, 16 Mei 2019 09:29
Irma Suryani Chaniago bersama Jokowi. (Foto: Dok. Pribadi)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak semua pendukung capres Prabowo Subianto untuk menolak membayar pajak dan tidak mengikuti aturan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai sikap Poyuono itu bisa dikenai sanksi.

"Artinya, Arif Poyuono bisa dikenakan sanksi penghasutan, tetapi sepertinya ini modus ingin bikin gaduh saja menjelang pengumuman KPU," ujar anggota TKN Irma Chaniago kepada wartawan, Rabu (15/5/2019) malam.

Irma menilai pernyataan Poyuono ini sebuah pemaksaan kehendak. Dia juga menilai sikap Poyuono ini salah satu bentuk intimidasi.

"Pemaksaan kehendak, tetapi maling teriak maling ini namanya, ini namanya intimidasi secara halus pada pemerintah yang sah!" katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni mengatakan sikap pendukung Prabowo-Sandi saat ini panik dan tidak siap kalah. Terkait imbauan untuk tidak membayar pajak, Toni menegaskan setiap warga negara siapapun presidennya wajib membayar pajak.

"Saya melihat pendukung Pak Probowo-Sandi semakin tidak proporsional, panik dan kalap, akhirnya seruduk sana, seruduk sini. Semua ini terjadi karena mereka tidak siap kalah, padahal kalah merupakan satu hal yang sangat biasa dalam kompetisi demokrasi. Pajak adalah kewajiban rakyat siapa pun pemerintahnya, tidak ada hubungannya dengan pilpres, kalau Pak Prabowo menang, misalkan, saya tetap harus bayar pajak," katanya.

Sebelumnya, Arief Poyuono kembali membuat manuver sensasional. Dia menyeru masyarakat yang tak terima pemerintahan hasil Pilpres 2019 untuk menolak membayar pajak.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan.



Sumber: detik.com
nasional
Berita Terkait
  • Senin, 18 Mei 2026 16:42

    Rumah di Tengah Kebun Terbakar, Ayah dan Anak di Musi Banyuasin Tewas Terjebak

    Satu unit rumah di Desa Kasmaran, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, ludes terbakar dalam sebuah peristiwa kebakaran yang juga menelan korban jiwa.Dua penghuni ru

  • Senin, 18 Mei 2026 16:30

    Komdigi Blokir 3.000 Nomor Telepon Terindikasi Penipuan, Ada yang Catut Nama Anggota DPR

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyebut bahwa pihaknya telah memblokir 3.000 nomor telepon terindikasi penipuan (scam call) dengan modus mencatut nama pejabat publik, termas

  • Senin, 18 Mei 2026 16:17

    Antrean Penyeberangan RoRo Bengkalis Padat di Penghujung Libur Panjang, Dishub Tambah 2 Trip.

    BENGKALIS-Kepadatan antrean pasca libur panjang akhir pekan sempat terjadi di pelabuhan RoRo Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu, Minggu (17/5) malam kemarin.Kepadatan terjadi karena ramainya arus bali

  • Senin, 18 Mei 2026 16:02

    Breaking News: Korporasi Sawit di Pelalawan Ditetapkan Jadi Tersangka Pengrusakan Lingkungan.

    PEKANBARU-PT Musim Mas, di Pelalawan, Provinsi Riau, ditetapkan sebagai tersangka korporasi kejahatan lingkungan hidup.Perusahaan sawit ini melakukan aktivitas terlarang, dengan membuka perkebunan kel

  • Senin, 18 Mei 2026 15:53

    Mobil Pribadi Mogok Ditengah Banjir di Sontang Rohul, Ditarik Truck Minyak.

    PASIR PENGARAIAN-Banjir di jalan lintas Sontang, Rohul - Duri, Bengkalis kembali makan korban.Sebuah mobil pribadi mogok ditengah-tengah banjir.Kejadian tersebut terjadi pada Jumat pekan lalu (15/5/20

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak