Kamis, 02 Jul 2026
Eggi Sudjana : Keliru Berat Jokowi Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden
Selasa, 04 Agu 2015 11:06
JAKARTA-Praktisi hukum yang turut memperjuangkan dihapusnya pasal penghinaan Presiden pada tahun 2006 silam, Eggi Sudjana,
siap pasang badan untuk menolak pengesahan kembali pasal tersebu
Minggu, 05 Jan 2025 17:05
Oknum TNI AL Tembak Bos Rental di Tol Tangerang-Merak, POM TNI AU Ikut Turun Tangan
JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama (Marsma) Ardi Syahri menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ada anggota TNI AU yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol
Sabtu, 04 Jan 2025 11:40
TNI AU Tegaskan Tak Ada Anggotanya Terlibat Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area Tol Tangerang-Merak
JAKARTA - Dinas Pengamanan dan Persandian (Dispamsanau) dan Polisi Militer TNI AU (Pomau) menegaskan bahwa tidak ada anggotanya yang terlibat dalam kasus penembakan terhadap bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak. Hal itu dipastikan usai
Sabtu, 04 Jan 2025 11:39
Fenomena Gus Palsu, Ketum PBNU: Selama Ini Belum Ada Mereknya
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merespon fenomena “Gus palsu” yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Menurutnya, istilah “Gus” tidak memiliki standar formal yang dapa
Sabtu, 04 Jan 2025 11:38
Hindari Konflik Kepentingan, Hakim MK Dilarang Tangani Gugatan Pilkada dari Daerah Asal
JAKARTA - Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz menyebut dalam menyidangkan sengketa hasil Pilkada serentak, pihaknya mempertimbangkan banyak hal demi menghindari konflik kepentingan. Diantaranya, Hakim MK dilarang menangani
Sabtu, 04 Jan 2025 11:37
Wabah Virus HMPV Merebak di China, Kemenkes Imbau Masyarakat Waspada
JAKARTA - Wabah virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang sedang merebak di China telah menjadi perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Virus ini menyebar dengan sangat luas dan cepat, menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan di wilayah Chi
Sabtu, 04 Jan 2025 11:36
KPK Segera Periksa Sekjen PDIP Hasto sebagai Tersangka
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal segera melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
Jumat, 03 Jan 2025 17:52
MK Tolak Gugatan Penghapusan TOEFL Sebagai Syarat CPNS
JAKARTA - Mahakam Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh Hanter Oriko Siregar soal penghapusan TOEFL sebagai syarat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Putusan Per
Jumat, 03 Jan 2025 17:49
Wacana Sekolah Libur Selama Bulan Ramadhan, Ini Tanggapan Gus Yahya
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ikut merespon wacana sekolah yang akan diliburkan selama satu bulan penuh pada saat Ramadhan 2025 mendatang.
Jumat, 03 Jan 2025 17:47
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Perindo: Mudah-Mudahan Bisa Ditindaklanjuti DPR dan KPU
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, bisa langsung ditindaklanjuti oleh DPR dan P
Jumat, 03 Jan 2025 17:46
Presiden Prabowo Siapkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Dimulai Februari, Sasar 60 Juta Penduduk di 2025
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran mencapai Rp4,7 triliun untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Sabtu, 28 Des 2024 10:06
PDIP Geram Yasonna Laoly dan Hasto Dicekal KPK: Kriminalisasi dan Drama Politik!
JAKARTA - PDI Perjuangan mempertanyakan dasar pencekalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kader PDI Perjuangan yakni, Yasonna H Laoly dan Hasto Kristiyanto. Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa Yasonna masih berstatus sak
Sabtu, 28 Des 2024 10:05
KPK Dituding Agresif Kriminalisasi PDIP tapi Melempem Tangani Kasus CSR Bank Indonesia
JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencekal Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H Laoly. Pencekalan itu menguatkan indikasi kriminalisasi terhadap PDI Perjuangan.
