Bagi politisi, korupsi sudah menjadi seni, tepatnya seni menghemat anggaran untuk kemudian sisanya diambil dan disisipkan pada kepentingan pribadi. Tetapi, menghemat di sini bukan dalam pengertian bagaimana menyimpan dan menyisakan uang untuk kepentingan khalayak. Menghemat lebih pada bagaimana meminimalkan anggaran. Tetapi, menghemat pun bukan semata lagi bagaimana mengurangi dana.

Sebab, dari proposal yang tersurat, item-item barang yang akan dibelanjakan selalu dibuat sangat megah dan mewah. Artinya, pada proposal, tak ada penghematan, justru yang ada keberfoya-foyaan. Lihatlah, bukankah acapkali harga yang dilekatkan pada masing-masing item itu sangat fantastis? Ya, inilah namanya penggelembungan dana, atau, mark up anggaran. Jadi, tak usah sok terkejut jika pada kenyataannya kelak, kita akan melihat item-item barang itu tak sesuai harapan. Bahkan sangat jauh dari harapan.

Jika di proposal anggaran barang itu bagaikan barang yang benar-benar orisinal dan bermutu tinggi, pada kenyataannya di lapangan, yakinlah, barang itu akan menjadi barang usang yang benar-benar KW entah ke berapa. Barang murahan yang mungkin tak layak pakai. Maksud saya, mari jangan heran ketika baru saja, misalnya, jalan diperbaiki, dalam waktu dekat, jalan itu akan terkelupas, berlubang di sana-sini. Sebab, harga yang diterakan itu hanya pada anggaran, bukan pada kenyataan.

Pantas Berduka

Lihatlah berita terbaru, tentang tertangkap tangannya petinggi DPD, Irman Gusman, oleh KPK. Ini tentu saja semakin membuktikan kepada kita bahwa di negeri ini, semua institusi hampir tak ada lagi yang bersih dan patut dipercaya. Apakah itu DPR, eksekutif, kepolisian, kejaksaan, MA, bahkan MK dan DPD sekalipun. Ini pula semakin memilu dan memalukan sebab betapapun DPD tak punya kuasa seperti DPR, tetapi DPD masih bisa "sok berkuasa". Padahal, kita dulu sempat mendebatkan agar kekuasaan DPD coba ditingkatkan.

Ini mengingat karena DPD bisa menjadi andalan, apalagi pada saat itu, DPD masih tergolong bersih, tidak seperti DPR. Belum lagi kalau kita melihat bahwa proses perekrutannya sangat rumit dan sulit. Hanya empat orang setiap daerah dan harus independen pula karena tidak berafiliasi dengan parpol mana pun. Ringkasnya, saat itu kita memberi harapan pada DPD. Karena itu, kekuasaan harus diberikan kepada mereka. DPD setidaknya harus seperti DPR.

Hanya saja, belum sempat ide itu digulirkan, noda hitam mengepul, bahkan langsung di pucuk pimpinan DPD. Ironisnya, uang suapannya hanya Rp100 juta. Dalam bahasa awam, angka ini memang sangat besar. Tetapi, bagi pejabat sekelas Irman Gusman, angka ini masih recehan. Pendapatannya saja jauh melebihi angka ini. Maka itu, kita langsung berpikiran kotor, oh, sedemikian dekilnyakah karakter elite di negeri ini sehingga uang recehan pun, yang bahkan yang bukan dari kekuasaannya diambil begitu saja? Tak bisakah recehan itu untuk rakyat?

Atau, apakah memang selama ini elite sudah menjadi pemamah biak recehan? Yang lebih parah, jangan-jangan selama ini meminta uang recehan bagi para elite sudah tak dianggap lagi sebagai korupsi? Harus bermilyar-milyar dulu, maka itu dapat disebut sebagai korupsi? Karena itu, Irman Gusman dengan keras berkata, "KPK berlebihan?" Apakah itu artinya bahwa uang "recehan" hanyalah amplop yang diterima ketika pesta dan karena itu tak ada kesalahan di sana? Apakah itu semata uang terima kasih yang apabila diterima tak berdosa, ditolak menghina?

Kalau begitu, kita pantas berduka yang sedalam-dalamnya untuk negeri ini, atas hilangnya nalar dan moral. Sebab dengan demikian, korupsi tak lagi dianggap sebagai dosa, malah sudah dianggap menjadi hak sehingga mereka tak pernah berwajah malu, tetapi ganas melawan seakan-akan mereka korban kecelakaan. Ini tentu saja benar-benar semakin meneguhkan kepada kita bahwa bagi mereka, korupsi selain sudah menjadi seni dan hak, juga sudah menjadi pesta. Korupsi sudah menjadi perayaan, bahkan ibadah yang harus digeluti.

Lihat saja, berapa banyak para pejabat dan elite kita di negeri ini yang menghambur-hamburkan uangnya? Perhatikan dan simak hal itu sejenak dan lamat-lamat! Bukankah menghambur-hamburkan uang untuk orang lain adalah sebuah kebaikan dan karena itu bisa disebut menjadi ibadah? Bukankah memberi lebih penting daripada menerima? Bukankah tak semua orang bisa memberi, tetapi semua orang suka menerima, bahkan mencuri dan memaksa?

Maksud saya, bukankah perbuatan memberi dari para elite politik itu dapat disebut sebagai ibadah dengan alibi, berikanlah hartamu pada orang lain? Sudahlah, tak usah persoalkan kalau para politisi dan elite-elite kita masih melihat ibadah itu sebagai memberi saja. Mereka belum mampu untuk itu. Mereka juga tak akan memedulikan apakah yang diberi itu berasal dari curian atau kecurangan. Bagi mereka, memberi, ya, memberi. Jadi, tak usah heran kalau para koruptor itu tak kunjung merasa malu. Beribadah dan berpesta, kok, malu? Kira-kira demikian mazhabnya.

Inilah yang pernah didengungkan Ulil Abshar Abdalla (2001) bahwa dalam negeri ini, berpolitik adalah berarti menerima kenyataan bahwa kita harus menerima "kelicikan" dan itu dilakukan secara beradab. Itulah seninya. Mengubah kelicikan menjadi kebaikan. Seni itu norma. Seni itu kebiasaan, juga agama. Agama dengan sederet aturan manasukanya. Sebab, dalam politik kita, aturan dan norma adalah, kalau mau tetap eksis di panggung politik, tak ada cara lain kalau bukan dengan korupsi. Jadi, pesan imannya adalah: korupsilah dan tak usah malu!

Menjadi Pekerjaan

Sebab, korupsi sudah menjadi pekerjaan. Manusia tak akan makan kalau tak korupsi. Bagi politisi ini kemudian diluaskan, kalau tak korupsi maka kamu tak akan makan, bahkan kamu akan berdosa. Jadi, sekali lagi, korupsilah dan tak usah malu! Dan memang harus korupsi sebab, di negeri ini, suara bukan untuk didengar, tetapi untuk dibeli. Suara itu bukan bagaimana merangkai ideologi, tetapi bagaimana menetapkan harga. Jadi, konon, setiap orang sudah dilabeli harga demi harga.

Dengan begitu, kampanye sebenarnya hanya teriakan-teriakan menjual dan menawarkan harga. Demokrasi hanya memperdagangkan suara-suara. Demokrasi hanya urusan mengumpulkan suara. Dengan kata lain, demokrasi adalah sebuah peristiwa mencari kebisingan. Siapa paling bising, ya, itulah yang menang. Maka, sekali lagi, jangan heran, apalagi karena demokrasi adalah perdagangan suara, yang penting hanyalah fulus dan keuntungan. Demi fulus, akal bulus menjadi cara utama. Orang-orang tulus dengan sendirinya akan tergusur.

Dengan kata lain pula, berpolitik sebenarnya sinonim dengan menceburkan diri pada kedekilan. Pada posisi seperti ini, para politikus menjadi budak. Ya, mereka diperbudak oleh nafsu mereka sendiri. Benarlah apa yang disebut Clifford Geertz (1972) bahwa (kini) hampir setiap institusi telah tersapu oleh getaran besar nafsu ideologis yang tanpa tujuan. Tak ada ideologi dalam politik. Simak saja, apakah partai berbasiskan agama lebih baik dari partai berbasis sekuler? Apakah partai bernapaskan nasionalisme benar-benar berjiwa patriotisme?

Singkatnya, korupsi adalah pesta. Karena itu, mari tak usah heran kalau DPD sudah ikut berpesta. Lebih-lebih, jangan heran kalau Irman Gusman menolak keras, bukankah itu sudah biasa? Bukankah itu sudah tabiat? Bukankah baginya itu haknya dan siapa kita yang melarangnya untuk merayakan pestanya? Sudahlah, marilah kembali asyik dengan kesedihan kita. Itu saja. Cukup!***

* Penulis adalah Konsultan Bahasa di Prosus Inten Medan serta Pegiat Sastra dan Budaya di PLOt (Pusat Latihan Opera Batak) dan TWF (Toba Writers Forum)

sumber:harian.analisadaily.com
Opini