Proses pembangunan tidak dengan sen­dirinya mengurangi kerentanan terhadap bahaya alam. Sebaliknya, tanpa disadari pem­bangunan dapat menciptakan bentuk-bentuk keren­tanan baru atau memperburuk keren­tanan yang telah ada, menghambat upaya untuk memerangi kemis­kinan dan mendo­rong pertumbuhan, seringkali dengan akibat-akibat yang tragis.

Oleh karena itu, kita perlu aktif dan sung­guh-sungguh mencari pemecahan yang sama sama menguntungkan, yakni melak­sanakan pembangunan berkelanjutan, mengu­rangi kemiskinan dan pada saat yang sama me­ningkatkan ketangguhan terhadap bahaya, terutama karena perubahan iklim cenderung meningkatkan kejadian kekeri­ngan dan banjir serta intensitas badai.

Pemecahan terbaik biasanya dapat dite­mukan dengan memadukan strategi dan langkah-langkah pengu­rangan risiko bencana ke dalam keseluruhan kerangka pembangu­nan, dengan memandang pengurangan risiko bencana sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Indonesia menghadapi ancaman berbagai bencana yang disebabkan oleh alam dan ulah manusia.

Di lain pihak, wilayah Indonesia menga­lami peningkatan kerentanan (vulnerability), baik secara fisik, sosial-ekonomi dan ling­ku­ngan, sehingga risiko bencananya me­ning­kat. Pasca diundangkannya UU No 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Ben­cana dan PP No 21, 22 dan 23 Tahun 2008, mengha­ruskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat melakukan upaya reduksi risiko bencana melalui kegiatan mitigasi dan adaptasi ekologis terutama di daerah rawan bencana.

Manajemen bencana telah mengalami perubahan mendasar dari mengelola bencana menuju mengelola risiko bencana. Dalam konteks penataan ruang pun menurut UU No 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang, diperlukan integrasi dan revisi tata ruang berbasis ekosistem pulau dan mitigasi ben­cana bagi daerah rawan bencana, agar dicapai kondisi masyarakat yang tangguh mengha­dapi bencana yang pada akhirnya masyarakat dapat hidup aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Konsep Pemba­ngunan Berke­lan­jutan (sustainable development) di Indonesia dapat dipastikan gagal.

Gagal karena indikator sustainability tak tercapai, antara lain dicirikan semakin me­ningkatnya jumlah, frekuensi, dan meluasnya bencana di Indonesia. Bencana hidrologi/hidrometeorologi menduduki peringkat pertama di kawasan Asia-Pasifik dan di Indonesia mencapai 80% didominasi bencana hidrometeorologis (water-related disasters). Kegagalan konsep dan praktik pembangunan berke­lanjutan juga dipicu meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungannya (carrying capacity), sehingga menimbulkan degradasi lingkungan (environment degradation).

Meningkatnya kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) pada kategori superkritis bahkan di tahun 2014 sudah mencapai 60 DAS besar di Indonesia, yang sebagian besar di Pulau Jawa. Meningkatnya kejadian bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan merupakan indikator kerusakan lingkungan, serta makin tingginya pengaruh perubahan iklim (climate change) di Indonesia.

Degradasi Lingkungan

Artinya, degradasi lingkungan telah memi­cu meningkatnya risiko bencana. Antara kerusakan lingku­ngan dan bencana merupa­kan dua sisi mata uang yang saling terkait. Dalam rangka menyusun strategi mitigasi dan adaptasi bencana akibat perubahan iklim, maka sangat diperlukan manajemen lingku­ngan di DAS secara komprehensif melalui pendekatan sistem untuk mencapai manaje­men risiko bencana berkelanjutan (sustainable disaster risk management).

Kasus bencana di Indonesia yang terkait dengan air (water-related disasters), antara lain banjir di wilayah perkotaan, banjir bandang (flash flood), banjir di wilayah pesisir (coastal area), kekeringan, kebakaran lahan/hutan/perkebunan, kejadian tanah longsor dimana hujan ekstrem sebagai pemicu, amblesan tanah (land subsidence) dan angin puting beliung yang dipengaruhi obadai tropis dan perubahan iklim.

Sumber daya air juga sangat terkait fenomena perubahan iklim yang dampaknya sangat luas. Menurut Yoshino (1991) dampak perubahan iklim di sektor pertanian me­nunjukkan variasi antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Secara umum dampak peru­bahan iklim antara lain: (a) pengaruh terhadap kegiatan musiman, (b) pengaruh hubungan antara fluktuasi hujan dengan produktivitas padi, (c) hubungan antara curah hujan dengan setiap tanaman akan ber­dampak berbeda, (d) meningkatnya suhu permukaan air laut akibat pemanasan global yang diperkirakan 10 cm dalam 100 tahun terakhir ini sangat serius dampaknya pada wilayah delta dan dataran rendah di pantai, (e) budi­daya pada dan produksi garam laut akan terpengaruh serius. Perubahan iklim pada akhirnya akan memberikan pengaruh terha­dap perubahan lingkungan.

Yoshino juga mengatakan asumsi yang digunakan dalam penelitiannya adalah perkiraan kenaikan suhu antara 1,2 hingga 3,0 derajat Celcius, kenaikan muka laut di tahun 2030 menjadi 5-17 cm akibat ekspansi kenaikan suhu permukaan laut dan mencair­nya deposit es di kutub.

Salah satu ancaman bencana di Indonesia yang terkait air atau meningkatnya frekuensi dan meluasnya kejadian bencana alam terutama yang berkait aspek hidro­meteo­rologis adalah banjir. Gejala peruba­han iklim memang telah menimbulkan juga ancaman berupa berbagai gejala alam seperti ketidak­pastian musim hujan dan kemarau, meningkatnya frekuensi hujan ekstrem.

Di dunia ini hampir 90% ben­cana disebabkan oleh penga­ruh iklim (WMO, 2008). Jadi risiko bencana banjir di Indonesia umumnya lebih dise­babkan oleh penurunan kua­litas DAS sehingga mening­kat kerentanannya.

Ancaman bahaya banjir lebih disebabkan oleh keja­dian hujan ekstrem (Extreem Climate Events). Kombinasi antara faktor alam dan ma­nusia, telah memberikan nilai indeks risiko banjir. Jika hal ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, dikhawatirkan akan mengancam tujuan Mil­lenium Development Goals (MDG's) tahun 2030 dan Hyogo Framework for Action tahun 2005-2015 untuk Program Pengurangan Risi­ko Bencana (Disaster Risk Reduction). Kekurangan air dan memburuknya kualitas ling­ku­ngan diikuti dengan me­ningkatnya frekuensi dan meluasnya bencana banjir, akan terjadi jika pengelolaan lingkungan DAS tidak ber­basis pada ekosistem secara komprehensif, sehingga kon­flik kepentingan antarsektor, antara wilayah DAS hulu dan hilir akan semakin parah.

Berbagai persoalan ter­sebut harus dimaknai sebagai bukti nyata betapa kualitas lingku­ngan hidup kita sudah sangat terdegradasi dan ber­potensi me­lahirkan bencana bila tidak se­gera diatasi ber­sama. Oleh sebab itu, di ten­gah perayaan Hari Lingku­ngan Hidup yang jatuh pada 10 Ja­nuari ini kiranya perlu dire­nungkan bersama untuk mem­bangun lingkungan hidup yang lebih berkualitas. Marilah kita sama-sama men­jaga dan melestari­kan lingku­ngan demi masa de­pan ling­kungan dan manusia yang me­nunjukkan adanya keserasian. 

(analisadaily.com)

Opini