(Foto: Internet)

Ilustrasi

Pemerintah dan DPR belum menemui titik temu ihwal pengesahan RUU Antiterorisme. Bersebab itu, publik mendesak Pre­siden terbitkan Perppu Antiterorisme sebagai langkah cepat dan antisipatif ketimbang menunggu RUU Antiterorisme buatan DPR. Publik berkali-kali sudah mendesak DPR agar merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme itu agar persoalan terorisme pada bangsa ini tidak semakin berlarut-larut. Namun, hingga sekarang DPR masih belum bergeming.

Memang, polemik RUU Anti­terorisme tidak hanya terjadi baru-baru ini. Sejak awal, wacana pengesahan RUU itu sudah lama terkatung-katung sejak DPR periode 2004-2009 hingga DPR periode 2009-2014. Upaya RUU Antiterorisme belum juga terealisasi.

Keinginan untuk merevisi UU Antitero­ris­me ini pernah mencuat lagi pada DPR periode 2014-2019. Peristiwa bom yang terjadi di Sarinah, Jakarta, pada 14 Januari 2016 menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan amandemen UU No.15/2003. Pada April 2016pun, DPR telah resmi membentuk Pansus Revisi UU Terorisme ini. Tapi, Tim Pansus Revisi UU Terorisme belum juga membuah­kan hasil hingga sekarang.

Desakan demi desakan bermun­culan setelah peristiwa aksi tero­risme yang lain. Puncaknya, kerusuhan narapidana teroris yang terjadi di Mako Brimob mene­waskan lima orang anggota polisi yang saat itu bertugas dan aksi bom beruntuntiga Gereja di Surabaya, dan aksi pengeboman di Pol­restabes Surabaya yang terjadi baru-baru ini.

Kedua lembaga negara ini terkesan lempar batu sembunyi tangan soal penge­sahan RUU Antiterorisme. Pihak DPR mengatakan bahwa pemerintah yang meminta pengesahan RUU Antiterorisme ditunda dulu karena belum sepakat soal definisi terorisme. Di tempat yang lain, pemerintah mendesak agar RUU itu agar disahkan sesegera mungkin.

Lantas, apa yang membuat RUU An­titero­risme menjadi sangat seksi di­bi­carakan? Dan, mengapa sampai tersendat? Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Poin pertama, pemerintah dan DPR masih belum punya definisi yang ideal mengenai pe­ngertian tindak pidana terorisme itu sendiri. Kesepakatan soal definisi terorisme harus didis­kusikan dengan baik, dengan lang­kah-langkah yang komprehensif dan penuh ke­hati-hatian. Karena bisa saja, pendefe­nisian terhadap terorisme itu sendiri bisa menjadi bias. Misalnya, apakah kritik ke­lompok oposisi atau non-pemerintah terha­dap pe­me­rintah termasuk tindak pidana terorisme?

Tindak pidana terorisme harus didefi­nisikan sebagai tindak pidana kejahatan dan bukan sebagai kejahatan keamanan negara. Ini penting agar kemudian masya­rakat yang kritis terhadap penguasa tidak dikategorikan sebagai teroris.

Pemerintah harus benar-benar mengkaji dengan cermat agar penanggulangan terorisme tidak ditindak secara sembrono. Namun jangan pula penanggulan terorisme hanya sekedar panas-panas tahi ayam. Pemerintah diharapkan lebih waspada dan mengawasi pergerakan teroris yang semakin tumbuh subur di Indonesia serta membangun sinergitas dengan lembaga intelijen seperti BIN. Pengawasan terhadap organisasi-orga­nisasi radikal, ekstrimis yang berdam­pak pada keutuhan berbangsa dan bernegara.

Parahnya lagi, teroris tidak menge­nal batas usia dan latarbelakangnya. Mereka mulai bergerilya menjejaki dan menyasar anak muda bangsa untuk direkrut sebagai penge­bom dengan cara didoktrin ideologi sesat. Diiiming-imingin dengan paham-pa­ham diluar nalar manusia. Disamping me­rekrut, teroris juga mengajari keterampilan merakit bom dan kegiatan kemiliteran secara otodidak.

Poin kedua, yang akan dikaji pada RUU Antiterorisme adalah soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Seperti dikutip dari Tirto, 14 Mei yang lalu, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta DPR segera mengesahkan RUU Teroris­me menyusul ledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5/2018) pagi.­Tito menjelaskan UU Terorisme penting sebagai dasar kepolisian melakukan penindakan terhadap teroris karena pihak Kepolisian tahu ada sel-sel teroris namun tidak bisa menindak kalau mereka tidak melakukan aksi.

Dia mengatakan menurut undang-undang anti-terorisme yang berlaku saat ini, Densus 88 Antiteror baru bisa bertindak jika para terduga teroris melakukan aksi atau sudah jelas ada barang bukti rencana aksinya.

Disatu sisi, banyak pihak yang tidak menginginkan pelibatan TNI dalam pembe­rantasan terorisme karena khawatir akan isu HAM. Banyak pihak yang menilai peli­batan militer dalam penang­gulangan tero­risme tidak perlu dima­sukkan dalam RUU Antiterorisme. Alasannya, regu­lasi ini me­ngatur tentang tata cara penegakan hukum, sehingga yang perlu diatur adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Ketentuan keterlibatan TNI dalam RUU ini akan meng­­ganggu sistem penega­kan hukum dalam penanganan terorisme.

Disudut yang lain, sejumlah kalangan juga menentang wacana ini apabila TNI dilibatkan. Ada yang berasumsi bahwa pelibatan TNI dimaknai sebagai kegagalan intelijen sipil dan kepolisian. Bagi yang pro agar peran TNI dimasukkan dalam RUU yang baru. Pelibatan TNI dianggapnya justru sebagai upaya penang­gulangan sinergis antar-lembaga pemerintah.

Terbitkan Perppu antiterorisme!

Publik tentu tidak mau menyaksikan terlalu banyak drama, silang pendapat, silat lidah dan tuding menuding antara pemerintah dan DPR dalam menggolkan RUU Antitero­risme. Disaat bangsa seperti inilah dibutuh­kan perhatian penguasa melindungi rakyat­nya. Publik hanya menginginkan agar presi­den dengan segera menerbitkan Perppu Anti­terorisme itu secepatnya disahkan karena aksi-aksi terorisme telah menyesahkan ma­syarakat. Bagaimanapun aksi terorisme harus segera ditumpas sampai ke akar-akarnya. Aksi terorisme yang telah lama tidur kini bangkit lagi dengan kemuculan sel-sel terorisme yang baru dengan "pengantin" bom yang berbeda pula.

Paling membuat dada sesak anak-anak turut menjadi tumbal dalam aksi brutal dan sadistik itu, ditambah dengan pengebomnya sendiri adalah satu keluarga. Ini semakin menegaskan dibutuhkan peran serta semua elemen bangsa untuk mengantisipasi ke­munculan bibit-bibit terorisme. Mengusut tuntas siapa aktor dari aksi-aksi terorisme yang terjadi pada bangsa kita. Kondisi bang­sa ini semakin diujung tanduk. Bangsa ini mulai sakit, melahirkan orang-orang yang hilang akal sehat dengan melahirkan terror, kebencian dan ketakutan pada masyarakat. Berapa banyak darah yang harus ditum­pah­kan dari jiwa-jiwa yang tidak bersalah oleh manusia-manusia biadab itu? Jangan me­nunggu sampai jatuh korban lebih banyak lagi.

Terlepas dari polemik defenisi terorisme itu sendiri, pada prinsipnya terorisme telah menjadi masalah nasional dan internasional yang besar di seluruh dunia. Ini adalah masa­lah global yang telah mempengaruhi hampir semua negara di seluruh dunia secara lang­sung atau tidak langsung. Namun, menen­tang terorisme telah dicoba oleh banyak Ne­ga­ra termasuk Indonesia, namun teroris masih mendapat dukungan dari orang-orang yang mengatasnamakan agama tertentu, baik individual maupun komunal. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang menakutkan publik umum kapan saja. Tidak mengenal waktu, meski siang hari ataupun malam hari.

Disamping itu, ada satu problem lain yang harus diwaspadai secara bijak: orang-orang yang bergerilya, mendukung aksi-aksi terorisme di media sosial. Mereka tak segan-sega menebar kebencian dan membela aksi-aksi biadab itu. Mereka-mereka ini jauh, jauh lebih berbahaya karena dapat menye­barkan propaganda, ideologi sesat, indok­trinasi negative dan tentu dengan mudah me­nyasar orang, memprovokasi publik di medsos agar ikut menebar teror dan keta­kutan. Dengan begitu memunculkan bibit-bibit terorisme baru di masyakarat. Atau ba­rangkali mengajak para pelaku yang berada diluar wilayah Indonesia agar ikut turun langsung bergerilya.

Harus dipahami bahwa teroris memiliki cara agar tujuan mereka tercapai, seperti me­nyebarkan ancaman kekerasan di masya­rakat.Memenuhi tujuan dan ambisi biadab itu adalah fokus utama mereka. Menjadikan warga sipil sebagai target utama mereka. Se­hingga mengakibatkan banyak korban sipil yang berjatuhan, baik orang dewasa maupun anak-anak kecil. Mereka tidak peduli ia siapa, apa pekerjaannya, dan latar­belakangnya. Kita bisa menyaksikan sendiri kekejaman itu dari video CCTV yang beredar di lini masa. Seperti tidak ada ketakutan sama sekali ketika akan meledak­kan bom. Kebencian telah menghi­lang­kan akal sehat, hati dan tanpa belas kasih pelaku bom. Mengerikan!

Karena itu, sampai sekarang, harapan saya sebagai rakyat Indonesia agar RUU Antiterorisme itu segera disahkan agar penanganan kasus terorisme bisa diatasi sedini mungkin. Bagaimana pun caranya. Meskipun dengan pelibatan polisi dan TNI guna mengantisipasi munculnya aksi-aksi yang sama dan meresahkan masyarakat.

Kalau memang RUU Antiterorisme tidak segera disahkan oleh DPR, maka dalam keadaan mendesak dan genting begini, Presiden, sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan seharusnya mampu mengam­bil langkah cepatdengan menge­luarkan Perppu Antiterorisme. Kita tentu tidak mau berlama-lama menunggu DPR mengesahkan RUU Antiterorisme itu. Makin didiamkan, akan makin banyak jiwa-jiwa tak berdosa berjatuhan dan menjadi tumbal.***

Penulis alumnus National Dong Hwa University, Taiwan.

sumber:harian.analisadaily.com