net

Ilustrasi

AWAL tahun 2017 masyarakat di­ke­jutkan "kado" tahun baru yang mem­buat sebagian orang di negeri ini seperti keba­karan jenggot. Dimulai pengumu­man naiknya tarif dasar listrik (TDL) un­tuk golongan 900 VA. Se­cara berta­hap tarif untuk pelanggan lis­trik ter­se­but naik dari Rp605 men­jadi Rp791/KwH per 1 Januari 2017, Rp1.034/KwH mulai 1 Maret 2017, dan Rp1.352/­­KwH per 1 Mei 2017. Lalu, mu­lai 1 Juli 2017, pelanggan ru­mah tang­­ga pengguna listrik 900 VA dikenai pe­nyesuaian tarif oto­matis setiap bulan se­perti 12 golo­ngan ta­rif nonsubsidi lainnya.

Belum hilang rasa terkejut akibat tarif listrik, per 5 Januari lalu, Per­tamina ikut-ikutan mengumum­kan ke­naikan harga BBM non subsidi yang ada di pasaran. Rentang kenai­kan se­kitar Rp300 per liter dianggap sa­­ngat memberatkan masya­rakat. Di sisi lain, pemerintah tidak tegas dalam me­nentukan jenis BBM di pasar.

Sebagai contoh, baru-baru ini me­nge­­­sahkan penggunaan regulasi stan­dar emisi euro2. Tapi di pasar, Perta­mina masih menjual premium ber RON 88 yang sangat jauh di bawah ke­­tentuan euro2. Kemudian dari data mi­­grasi pengguna pre­miun ke perta­max hampir menyentuh angka 50 per­sen (tidak termasuk migrasi dari pre­mium ke petralite). Kenapa tidak diha­pus saja premium dan mengalih­kan subsidi ke jenis pertalite atau bahkan pertamax.

Puncaknya, belum genap seming­gu kita di tahun baru, pe­merintah me­lalui PP nomor 60 tahun 2016 me­la­kukan pem­berlakuan kenaikan tarif se­bagai bagian Pendapatan Negara Bu­kan Pajak (PNBP) yang berlaku di Ke­polisian. Ada bebera­pa hal yang men­jadikan kenaikan tarif tersebut menjadi headline nasional. Pertama karena persentase kenaikan tarif­nya mencapai maksimal 300 persen. Ke­dua karena tidak massifnya publi­kasi mengenai kenaikan tarif sehingga meng­­akibatkan kepanikan selama dua hari (tanggal 4 dan 5 Januari) di ham­pir semua gerai Samsat setiap kota.

Ketiga, dan yang memprihatinkan, Pre­siden Jokowi sebagai orang yang me­nandatangi PP tersebut malah ke­he­ranan dengan tingginya tarif baru. Apa presiden tidak membaca dan men­cer­mati apa yang dia tandata­ngani. Kemudian mengenai besaran ke­naikan tarif baru menjadi ajang lem­par tanggung jawab.

Dalam keterangan persnya Rabu (4/1/2017) Kapolri Jendral Tito Kar­na­­­vian mengatakan kalau usulan ke­nai­kan tarif bukan berasal dari Polri me­lain­kan dari temuan BPK dan hasil bang­­gar DPR. Dalam penjelasannya Ka­­polri menje­las­kan pada temuan BPK ada kenaikan harga material un­tuk pembuatan STNK dan BPKB se­hing­­ga harus ada penye­suaian tarif baru. Sedangkan ber­da­sarkan hasil bang­­gar DPR menyim­pul­kan tarif pe­ngu­­rusan surat kendaraan di Indone­sia termasuk yang paling murah di du­nia.

Lalu Bagaimana Sekarang?

Apapun manuver pemerintah di awal tahun, jelas masya­rakat yang merasakan efeknya. Gejala inflasi tinggi hanya menunggu waktu saja. Gambaran inflasi ini sudah tergambar dari harga kebutuhan pokok di pasar. Bahkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sudah mempe­ri­ngat­kan ke­mung­kinan inflasi parah di ta­hun ini. "Kami melihat bahwa ke de­pan harga-harga sudah mulai me­ning­kat dibanding awal 2016. Kami lihat indeks harga ekspor di Desember 2016 diper­kirakan naik rata-rata 3,6 persen, sedangkan 2017 itu akan naik di atas 7 persen jadi saya perkirakan akan ada tekanan in­flasi," kata Agus di Kantor Kemenko Ekonomi usai pe­lan­tikan pejabat eselon I, Rabu (4/1/2016).

Tidak harus menunggu dan mem­per­kirakan kapan inflasi akan terjadi. Lihat saja harga bahan pokok hari ini di pasar. Penderitaan rakyat Indonesia se­makin berat karena sekarang untuk menikmati rasa pedas di makanan saja pun harus dengan harga mahal.

Harga cabe yang tidak stabil bukan hanya kado awal tahun tapi warisan per­ma­salahan dari tahun-tahun beri­kut­nya. Fak­tanya, saudara kita di ka­bu­pa­ten Raja Ampat, Papua, se­lama se­pekan ter­akhir merasakan harga cabe naik hing­ga mencapai Rp200.­000 per kilo­gram. Masyarakat bisa apa? Mau me­na­nam takut kena isu vi­rus. Mau mem­buka keran impor, ma­lah mema­tikan petani lokal. Bukan ha­nya cabe, harga da­ging sapi juga tidak kunjung mem­baik meski pe­me­rin­tah ikut meng­in­ter­vensi pasar de­ngan memasukkan sapi India dengan har­ga Rp80.000 per kg.

Kembali ke permasalah di awal, ke­na­pa pemerintah seakan kejar se­toran dari masyarakat untuk meng­ge­ser nilai fiskal ke arah positif. Kenapa ke­suksesan tax am­nesty (yang di­klaim sebagai tax am­nesty tersukses di dunia) masih diang­gap belum cu­kup sehingga pemerintah mem­buat ke­putusan ekonomi yang tidak po­pu­ler.

Sepertinya pemerintah sedang gencar membangun infra­stuktur dan tidak mau membebani APBN 2017 dengan belanja modal yang menyentuh nilai negatif. Jadi jalan keluarnya se­mua masyarakat harus tanggung renteng dalam permasalahan negara ini. Pemilihan kenaikan TDL, BBM dan STNK merupa­kan alasan tepat jika dilihat dari sisi massifnya keter­gan­tungan masyarakat dengan produk ter­se­but. Bisa jadi kedepannya akan ada peru­bahan PP tentang tarif PNBP yang lang­sung bersing­gungan dengan masyarakat, misalnya saja tarif pembuatan pas­por, jasa komunikasi, dan lain-lain.

Penutup

Sebagai penutup, pemerintah harus tetap mengingat dari ke­naikan biaya pe­ngurusan STNK (sebagai contoh), hanya 8 persen yang masuk ke kas negara se­dang­kan 92 persen digu­nakan mening­kat­kan pelayanan PNBP. Jadi jangan sampai ke­naikan hingga 300 persen tapi kondisi jalan dan sarana tidak meningkat.

Kemudian, pemerintah juga tidak perlu malu jika harus me­revisi PP ini dengan penurunan tarif yang sewajarnya. Sewajar mengingat bahwa biaya pengurusan STNK/SIM dan seje­nisnya terakhir kali berubah adalah 10 tahun lalu. Akhirnya, mari kita nikmati 2017 ini. Mungkin bu­kan tahun politik, karena gelaran pilpres baru akan dilaksanakan dua tahun lagi. Ta­hun ini pemerintah membuat kebijakan tidak populer dan tahun depan mengguyur dengan kebijakan pro rakyat. Karena rakyat Indonesia gampang lupa dan sangat pemaaf. Selamat tahun baru 2017.***

*Penulis adalah Pengajar di Fakukltas Ekonomi Unimed

sumber:harian.analisadaily.com