net

Ilustrasi

BERDEBAT adalah tradisi intelektual, bu­daya akademis dan proses memper­ten­tangkan ide. Lawan berdebat adalah te­man berpikir, sungguh berun­tung me­reka yang gemar berdebat secara ob­jektif dan argumentatif, karena pi­ki­ran­nya terus mengalami proses dialek­tika.

13 januari 2017 debat pertama Pilkada DKI Jakarta, momen yang sa­ngat di­tunggu-tunggu oleh publik Jakarta bah­kan seluruh rakyat Indonesia. Pada debat itu, kita disuguhkan pada pertarungan ide dan gagasan yang cukup menakjub­kan. Tetapi sangat disayangkan, masih juga terdapat penyerangan pada pribadi kandidat yang penulis rasa tidak perlu.

Seperti 'salah ucap' yang dilakukan oleh Sylviana Murni pada Anies yang mengatakan 'pak menteri' kemudian Ahok yang mengatakan 'teori, dosen' me­ngarah kepada Anies Baswedan. Ini­lah komunikasi politik yang cenderung nge­ledek, padahal debat publik tersebut telah berkomitmen untuk tidak menye­rang pribadi masing-masing kandidat.

Karena seyogyanya, menyerang pri­badi juga bukan tradisi debat, debat ada­lah menyerang, mengkritisi program, ide, gagasan bukan masalah personal. Apapun itu, secara keseluruhan, dekorasi kata-kata indah tentang kemanusiaan, pemba­ngun­an, kemiski­nan, pendidikan, keseha­t­an dan ling­kungan menjadi hal yang ter­penting untuk kita ambil sebagai ma­sukan pemikiran.

Bahwa, debat kemaren adalah soal mem­prebutkan pikiran rakyat terhadap konsepsi masing-masing kandidat dalam memecahkan masalah sosial ekonomi. Dimana permasalahan terse­but merupa­kan pucuk dari segala penyakit sosial yang ada, seperti kemiskinan dan kebo­do­han.

Pendidikan politik

Sudah sekian lama kita menantikan sebuah pendidikan politik dari aktivitas politik elektoral kita. Politik yang selama ini kita nikmati hanyalah persoalan ber­lomba-lomba mencitra­kan diri pada rak­yat bahwa dirinya: baik, pelayan, dan ama­nah ketika nanti diberi kekuasaan, tanpa pernah beradu gagasan dan program yang terbaik satu sama lain.

Politik elektoral Amerika Serikat men­jadi salah satu contoh pendidikan politik yang baik. Rakyat Amerika menentukan pi­lihan dengan memban­dingkan gagasan dan program kandidat, pun partai politik yang telah melalui proses dinamika pan­jang dari multi-partai menjadi dwi-partai yaitu partai republik dan demokrat tak per­nah mencalonkan sosok yang tidak ber­kapasitas.

Di Amerika serikat, rakyat akan lebih ter­tarik melihat program (mem­ban­dingkan program) ketim­bang mengurusi iden­titas dan kepribadian si kandidat. De­bat men­jadi ajang 'mempertahankan, me­­rasionalkan, meyakinkan' pemilih bah­wa program mereka adalah yang ter­baik dan masuk akal.

Kembali pada Pilgub DKI, lalu lintas de­­bat menurut penulis termasuk dalam de­bat kandidat terbaik sepanjang sejarah Pil­kada di Indonesia. Dari sosok kandidat se­benarnya kita sudah bisa mengukur ka­pasitas mereka.

Agus seorang mantan perwira militer yang karir militer dan pendidikannya ce­­merlang, Sylviana murni seorang bi­ro­­krat berpe­nga­laman, Ahok telah banyak memakan asam garam memimpin daerah dan menjadi anggota dewan, Dja­rot politisi senior PDIP DKI Jakarta, Anies seorang akademisi, rektor dan man­tan menteri serta Sandiaga Uno seorang pe­ngusaha sukses yang sehari-hari bergelut dengan dunia usaha (perekono­mi­an).

Latar belakang kandidat tersebut cu­kup mempengaruhi gaya berko­munikasi ser­ta keahlian menyam­paikan pesan komunikasi politik yang memikat hati pemilih. Ketiga pasangan telah menun­juk­kan paling tidak untuk tahap awal bahwa mereka memiliki konsepsi dalam me­ngelola kekuasaan di Ibu kota lima ta­hun kedepan.

Agus-Sylvi dengan 'senjata' bantuan-bantuan langsungnya, Ahok-Djarot dengan ambisi pem­bangunan infrastruk­tur­nya, bantuan 'non-cashnya' serta Anies yang fokus pada pendidikan ber­ke­lanjutan dan penciptaan pengusaha-pe­ngusaha rakyat baru. Betapa landasan ga­gasan mereka tersebut mengisyaratkan la­tar belakang mereka.

Di dalam teori komunikasi politik, Teori media empati dan hemofili, teori ini be­r­anggapan bahwa komunikasi poli­tik akan berhasil jika sukses mem­pro­yek­si­kan diri ke dalam sudut pandangan orang lain. Hal ini erat sekali hubungan­nya  de­ngan citra diri si komunikator po­litik da­lam menyesuaikan suasana pi­ki­­ran­nya de­ngan alam pikiran masyara­kat. Teori ini juga menga­takan bahwa ber­­komuni­kasi yang dibangun atas ke­sa­ma­an (he­mo­fili) akan lebih lancar dan efek­tif da­ripada didasarkan oleh ketidak­sa­maan.

Kalau kita cermati, ketiga pasang kan­didat semaksimal mungkin memosi­si­kan diri sebagai solusi rakyat, sebagai sosok yang se-visi dengan rakyat. Ber­mo­dalkan ide masing-masing, para kan­di­dat berupaya sekuat tenaga untuk me­ya­kinkan bahwa 'cara' mereka yang ter­baik. Anies dan Agus mengkritik habis soal kebijakan petahana yang gemar 'main gusur', tetapi Ahok juga tidak ke­kurangan ide untuk menjawab, bahwa peng­gusuran tidak mungkin dilakukan tan­pa sebab, yakni akibat mendiami ping­giran sungai.

Anies pun menjawab balik jawaban pe­tahana (Ahok) dengan brilian bahwa 5 ta­hun yang lalu ada kontrak politik, tetapi tidak dijalankan, dst dst. Serang-me­nyerang seperti inilah yang dibutuh­kan oleh rakyat, sehingga rakyat memiliki re­ferensi calon yang mana 'paham betul' me­nyelesaikan persoalan rakyat.

Secara komunikasi politik, Pilgub DKI telah memberikan performa yang sebanding dengan kehebohan yang telah menjalar ke seluruh Indonesia. Ekspek­tasi kita terhadap pendidikan politik yang mum­puni dari masing-masing kandidat, ter­jawab sudah. Bahwa DKI pantas di­no­batkan sebagai barometer politik na­sio­nal, maka tak ayal, DKI satu menjadi salah satu kunci untuk melenggang mulus ke istana negara.

Revolusi partisipasi politik

Kita harus berterimakasih pada Pilgub DKI, bahwa pertarungan politik tersebut te­lah banyak merubah tatanan sosial-po­litik kita yang tadinya pasif menjadi aktif. Yang ini juga merambah pada entitas yang lebih luas, yakni 'budaya politik'.

Secara teoritik, ada tiga budaya politik: bu­daya politik parokial (tidak sadar po­litik), budaya politik subjek (sadar politik ka­­rena faktor tertentu) dan budaya politik par­tisipan (sadar politik). Sejak pertenga­han 2016 sam­pai saat ini 'pesona' Pilgub DKI telah menyihir seluruh rakyat In­done­sia. Baik di masyarakat maupun di dunia ma­ya, Pilgub DKI tak habis di­per­bin­cangkan.

Budaya politik partisipan mening­kat tajam, mereka (kaum tua, kaum muda) yang tadinya 'masa bodoh' dengan po­litik, kini ikut membin­cangkannya de­ngan serius. Analisis politik bukan lagi ha­nya di: kampus, warung kopi, perkum­pu­lan elit parpol, tetapi di media sosial tem­pat segala macam karakter dan latar be­lakang pendidikan berkecimpung.

Agus, Ahok, Anies setiap perka­taan, tin­dakannya dipantau oleh seluruh rakyat. Ala­san pertama karena ini menjelang mo­mentum politik, alasan kedua tentu ka­rena kapasitas mereka yang sejauh ini ma­sih menjadi yang terbaik sepanjang se­jarah Pilkada di Indonesia. Yang pasti ke­tiga sosok tersebut telah memukul mun­dur peradaban kita yang kontra-pro­duktif yaitu: budaya politik parokial.

Maju mundurnya demokrasi memang tidak bisa hanya diukur lewat partisipasi politik masyarakat dalam bingkai politik elektoral saja, ada banyak aspek yang dapat ditinjau jika hendak melihat ke­pe­kaan politik masyarakat. Tetapi, lewat aktif dan kritis dalam konteks pemilihan, pe­rebutan kekuasaan, itu adalah lang­kah awal untuk menapaki paradigma politik yang lebih luas, seperti: distribusi ke­kua­saan, birokrasi, kesejahteraan, good-gover­nance and clean governance dan lain sebagainya.

Terakhir, terimakasih debat Pilgub DKI,rakyat terdidik dengan ide, rakyat ter­didik dengan kata-kata. Semoga pe­mimpin terbaik terlahir dan mampu me­nyelesaikan persoalan ibu kota!***

Penulis adalah pengamat politik

sumber:harian.analisadaily.com