net

Ilustrasi

Dalam suatu pidatonya di awal tahun Pre­siden Jokowi menegaskan bahwa salah satu program prioritas pemerintah untuk tahun ini adalah pemerataan kesejahte­raan  ma­syarakat. Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, lebih-lebih kalangan yang selama ini kritis terhadap ketimpangan sosial yang terus berlangsung dari tahun ke tahun.

Dengan sikap itu pemerintah memberikan angin segar bahwa ketimpangan sosial yang sungguh bertentangan dengan keadilan sosial masih  menjadi perhatian pemerintah. Negara diharapkan tetap hadir untuk mengu­rangi kesenjangan sosial yang dianggap tidak seja­lan dengan sila kelima Pancasila serta Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah dengan meningkat­kan pendapatan rakyat yang mata pencahariannya sebagian besar dilakukan dalam bentuk usaha rakyat atau biasa disbut sebagai KUMKM (Kope­rasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Mengacu pada data BPS, UMKN me­nyum­bang 60% PDB, menyediakan lapangan kerja bagi 107,6 juta pekerja atau sekitar 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia. Tenaga kerja itu sekitar 90 persen di usaha mikro, 4 persen di usaha kecil dan 3 persen di usaha menengah. 

Menurut  sumber Kemenkop dan UKM ada empat sasaran pengem­bangan UMKM pada perioide 2015-2019. Pertama, meningkatkan kontribusi UMKM  dalam pereko­nomian yang ditunjukkan  oleh pertum­buhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM rata-rata 6,5-7,5 persen pertahun. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM rata-rata 5-7 persen pertahun.

Ketiga, meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru sebesar satu juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program-program nasional dan daerah.

Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan koperasi yang ditun­jukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalampermodalan dari sebesar 52,5  persen menjadi 55 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5 – 18 persen per tahun.

Menurut Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharam, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh yaitu meningkatkan daya saing UMKM sehing­ga mampu tumbuh menjadi usaha yang  berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka untuk mendukung  kemandirian perekonomian nasional. Untuk itu, strategi yang akan dilaksanakan meliputi kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Selanjutnya diterangkan bahwa di bidang pengawasan, Kemenkop dan UKM melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perluasan akses keuangan dalam rangka pengembangan Koperasi dan UKM. Selain itu, Kemenkop sebagai anggota Tim Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Kemendag, Kominfo, Kejagung, Polri dan BKPM. Kemenkop dan UKM juga bekerja sama dengan KPPU tentang pelaksanaan pengawasan kemitraan koperasi, UMKM dengan usaha besar, yang berlanjut dengan pembentukan Satgas Kemitraaan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kemenkop pun terus menggulirkan beberapa program unggulan, seperti  penyelesaian data koperasi melalui data Online Database System (ODS) dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi koperasi aktif. Diharapkan dalam tahun 2017 ini koperasi sudah bisa menjadi penyalur  Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga diharapkan turun lagi dari semula menjadi tujuh persen per tahun.

Kemudahan kredit

Usaha rakyat yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar bisa terus berkembang tak dapat dipisahkan dengan upaya untuk memperkuat permodalan kalangan usaha tersebut terutama dalam bentuk kredit. Kemudahan untuk  memperoleh kredit merupakan iklim yang harus diciptakan baik oleh pemerintah maupun setiap lembaga keuangan yang mempunyai kewajiban  menggelontorkan kredit bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah tersebut.

Pada acara Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 baru-baru ini, dalam pengarahannya, Presiden Jokowi minta industri jasa keuangan terus meningkatkan kredit produktif bagi  usaha kecil. Harapan itu juga diucapkankan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla yang meminta lembaga keuangan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan masya­rakat.

Pengusaha  industri jasa keuangan diharapkan tidak lagi hanya memen­tingkan keuntungan dengan menetapkan bunga tinggi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan masyarakat. Hal ini terkait dengan salah satu program prioritas pemerintah, yakni pemerataan kesejahteraan rakyat.

Disebutkan bahwa  salah satu caranya dengan membantu membe­rikan bantuan seperti kredit  usaha untuk rakyat. Kredit tidak hanya diberikan untuk usaha jasa perda­gangan, tetapi juga sektor produktif, seperti perikanan, peternakan dan pertanian. Kalangan perbankan juga diminta untuk tak mementingkan keuntungan dengan menetapkan bunga tinggi untuk pinjaman, khususnya pinjaman usaha. Kata Kalla, sekarang bukan zamannya lagi mengejar keuntungan dari bunga tinggi karena yang diperlukan untuk saat ini adalah keadilan.   

Penegasan dan harapaan presiden dan wakil presiden diatas tentu merupakan angin segar bagi dunia usaha rakyat yang tergabung dalam Koperasi dan UKM. Sebetulnya selama ini upaya-upaya untuk kemudahan memperoleh kredit sudah dilakukan. Diantaranya yang penting adalah upaya-upaya yang dilakulan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Lembaga itu menargetkan penya­luran pinjaman dana bergulir 1,5 triliun rupiah  pada tahun 2017 ini. Sebanyak 120.292 usaha mikro, kecil dan menengah menjadi sasaran penyaluran dana bergulir tersebut. Secara kumulatif dari tahun 2008 hingga 2016, PPDB-KUMKM  telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp. 8,08 triliun. Dana itu disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia.

Data  LPDB-KUMKM menunjuk­kan, penyaluran kredit atau pembiayaan dana bergulir yang diproses tahun 2016 sebesar Rp 1,005 triliun. Lembaga itu juga telah mencairkan kredit atau dana bergulir  yang diproses tahun 2015 sebesar Rp 845,498 milyar. Lembaga itu dalam laporannya memaparkan bahwa  rasio kredit bermasalah  tahun 2016 hanya  0,44 persen. Selanjutnya disebutkan,  LPDB-UMKM juga tak melupakan usaha  rakyat yang berasaskan  syariah.

Dijelaskan, bahwa untuk tahun 2017 sebanyak Rp 450 miliar disiapkan  untuk usaha yang berda­sarkan syariah, sedangkan untuk usaha konvensional disiapkan Rp 1,05 triliun. Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah  sampai Desember 2016 mencapai Rp 1,48 triliun atau sekitar 18,31 persen dari total dana bergulir yang disalurkan.

Upaya-upaya konkrit pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengurangi ketimpangan sosial guna mewujudkan keadilan sosial mudah-mudahan semakin mendekati kenyataan, dengan lebih memberikan kemudahan kredit bagi usaha-usaha rakyat dalam lingkup Koperasi dan UMKM.***

Penulis, pemerhati ekonomi pembangunan, mantan diplomat

sumber:harian.analisadaily.com