(Foto: analisadaily.com)

Ilustrasi

POLITIK "Jalan Tol" kini sedang men­jang­kiti partai politik dan menjadi wajah baru dunia perpolitikan tanah air. Partai politik yang seyogyanya bertugas untuk melahirkan kader-kader yang berkua­litas, dewasa ini lebih cenderung menggunakan jalan pintas dengan mengusung figur non-kader. Misalnya saja pada perhelatan Pilkada DKI tahun lalu. Dari ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur hanya Djarot Saiful Hi­dayat seorang sajalah yang diusung par­tainya sendiri, sementara yang lain ma­cam Ahok, Anies, AHY, Sandiaga, dan Sylviana merupakan figur non-kader bahkan non-partai.

Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, tren ini semakin menguat saja. Di Su­muatera Utara, Gerindra lebih me­milih mengusung eks-Pangkostrad Edy Rah­ma­yadi dibandingkan kader ter­baiknya di Provinsi itu, Gus Irawan. Di Jawa Ba­­rat PKB, Hanura, dan NasDem me­milih mengusung Ridwan Kamil diban­ding­kan memajukan kader­nya sendiri. Lalu di Jawa Timur, Gerindra-PKS yang biasanya membuat poros sendiri secara mengejutkan mengusung Gus Ipul - Puti yang didukung oleh rival politiknya PDIP. Di saat yang bersamaan, Golkar dan Demokrat juga melakukan hal yang sama dengan mengusung Khofifah (kader PKB) dan Emil Dardak (kader PDIP).

Politik serba instan yang dipraktekkan oleh berbagai par­tai guna memenangkan Pilkada dapat secara sosiologis dikatego­ri­kan sebagai fenomena McDonaldisasi. Sebagai­mana dikemukakan George Ritzer dalam The McDonaldiza­tion of So­ciety (2004), McDonaldisasi adalah pro­ses-proses di mana prinsip-prinsip restoran cepat saji mendominasi masya­ra­kat. Menjelang Pilkada dan Pilpres, partai politik pun tampaknya tidak ke­ting­galan meniru gaya ini dengan begitu vul­gar.

Ada empat unsur Mcdonaldisasi yang dijalankan oleh partai-partai di Indone­sia. Pertama, Efisiensi. Prinsip efi­siensi me­nuntut partai politik untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan bia­ya yang sekecil-kecilnya. Sema­kin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efi­sien. Proses yang efisien ditandai de­ngan penyederhanaan proses sehingga men­jadi lebih murah dan lebih cepat. Hal ini juga berlaku dalam pengusungan calon.

Hal ini yang dilakukan oleh kebanya­kan partai politik di Indonesia dalam Pe­ngusungan Calon Presiden atau calon Ke­pala Daerah. Dimana partai lebih me­milih untuk mengu­sung siapapun figur yang dianggap populer. Mereka tidak mau repot-repot melakukan kaderisasi se­cara bertahap kare­na dinilai sulit, repot, dan mahal. Belum lagi harus menge­luar­kan biaya ekstra guna mensosialisasikan ka­­der yang mereka usung.Bagi mereka sua­ra pasar adalah suara partai. Sosok yang dianggap "dibutuhkan pasar", de­ngan meng­abaikan kualitas, yang akan diusung partai politik. Alhasil ada partai yang bekerja lima tahun sekali, memper­siap­kan calon ketika menjelang Pilkada/Pilpres dilaksanakan saja.

Salah satu contoh yang bisa kita ja­dikan rujukan yakni pencalonan artis ka­wakan Deddy Mizwar sebagai calon gu­bernur Jawa Barat. Partai-partai pe­ngu­sung menjadikan ketenaran dan nilai jual Deddy sebagai salah satu strategi atau cara yang efisien untuk menarik sua­ra rakyat. Langkah yang sama juga dila­kukan Gerindra di Sumatera Utara de­ngan mengusung figur yang terlanjur tenar Edy Rah­mayadi, sampai-sampai Gerindra mengabaikan kader ideo­logisnya, Gus Irawan.

Kedua, kalkulabilitas. Ritzer (2011) menyatakan bahwa prinsip kalkulabilitas dalam McDonaldisasi lebih mene­kankan pen­capaian kuantitas sehingga mengor­ban­kan aspek kua­litas. Dalam kaitannya dengan Pemilu gejala yang sama juga ditunjukkan oleh partai politik. Partai politik tidak mengusung calon berdasar­kan kualitas kepemimpinan calon, baik dari sisi ideologi maupun sisi kecakapan memimpin. Namun lebih mengutamakan hi­tung-hitungan suara melalui keterke­nal­an.

Mereka tidak peduli terhadap kualitas calon, tidak peduli apakah ideologi si calon sejalan dengan ideologi partai, dan tidak ambil pusing dengan kemam­puan si calon dalam men­se­jahteraan rak­yat. Targetan partai politik hanya ber­da­sar­kan hitung-hitungan suara, misalnya, ba­gaimana mereka mampu meraih suara terbanyak dalam Pilkada maupun Pilpres. Tidaklah mengherankan bila di Jawa Timur, Gerindara dan PDIP yang selama ini selalu berlawanan mendadak mengu­sung calon yang sama. Bagi mereka kalku­lasi suara lebih penting dibanding­kan ideologi partai.

Di samping suara, kalkulasi dana juga menjadi pertim­bangan partai dalam me­ngusung seorang calon. Demi me­nambah kasnya, banyak partai yang mengajukan "mahar politik" bagi calon non-kader yang haus akan kekuasaan. Dengan dalih untuk membesarkan partai, so­sialisasi, logistik, dan kepentingan tim pe­menangan, elite parpol tidak segan me­ngajukan mahar politik yang super tinggi. Tidaklah meng­herankan bila banyak pengusaha ataupun orang kaya yang maju dalam kontestasi Pilkada.Ingat dengan La Nyalla?

Ketiga, prediktabilitas yang berarti segala sesuatu harus dapat diperkirakan. De­ngan adanya kalkulabilitas maka de­ngan sendirinya dapat diprediksikan ke­untungan yang akan diperoleh si partai. En­tah itu keuntungan kekua­saan maupun keun­tungan ekonomi. Alhasil masyara­kat bisa menebak tindakan yang akan di­lakukan partai berda­sarkan sinyal yang di­berikan sejak awal.

Salah satunya fenomena yang sangat menarik dari keterprediksian ini ialah pengusungan Presiden Jokowi oleh Partai Golkar sebagai calon presiden 2019 mendahului PDIP yang notabene partai asal Jokowi. Pasca Golkar beberapa partai ikutan mendeklarasikan dukungan­nya pada Jokowi semisal Nasdem, Ha­nura, dan PPP.Antusiasme par­tai-partai ter­sebut dalam mengusung Jokowi tentu tidak terlepas dari prediksi keuntungan yang sudah dilakukan oleh partai yang ber­sangkutan.

Sekurang-kurangnya ada tiga (3) gen­dang (prediksi) dibalik "keterburu-bu­ruan" partai-partai tersebut dalam men­dukung Jokowi. Pertama, Jokowi me­miliki popularitas dan elektabilitas ter­tinggi sehingga paling berpeluang un­tuk memenangkan Pilpres 2019. Kedua, dengan mendukung Jokowi maka partai be­sar kemungkinan akan mendapat­kan jatah kursi menteri dalam pemerintahan saat ini maupun yang akan datang. Ke­tiga, dengan mendukung Jokowi yang banyak dicintai itu, maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai yang ber­sang­kutan.

Keempat, kontrol. Prinsip kontrol McDonaldisasi men­jadi­kan partai politik terlalu mengidolakan teknologi. Misal­nya dalam menentukan siapa calon yang diusung pada Pilkada maupun Pilpres, partai acapkali menjadikan hasil survei sebagai pertimbangan utama. Semakin tinggi popularitas dan elektabilitas se­seorang figur maka partai akan cenderung mengusung orang tersebut.

Di samping itu McDonaldisasi telah menjadikan para calon dikomodifikasi menjadi alat produksi partai. Artinya popularitas dan elektabilitas si calon diharapkan dapat pula meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai yang bersangkutan. Dengan mendukung seorang calon yang populer dan memiliki banyak idola, si partai berharap dapat mengontrol perhatian/emosi masyarakat. Sehingga segala kegiatan dan pembi­caraan yang dilakukan si calon dan fans selalu mengarah pada dukungan maupun isu yang diinginkan partai yang bersang­kut­an.

Disfungsional

Dampak paling nyata dari McDo­naldisasi dalam penen­tuan calon pemim­pin yakni disfungsional partai. Parpol yang seyogyanya bertanggungjawab un­tuk melakukan kaderisasi guna me­lahir­kan calon pemimpin terbaik atau se­ku­rang-kurangnya mengusung calon yang kompeten, kini bersikap pasif dan ha­nya melakukan seleksi menjelang per­helatan Pemilu. Tak sampai di­situ, ke­ter­pesonaan partai akan popularitas mem­buat interaksi partai dengan masya­rakat dewasa ini kian melemah. Partai yang seharusnya berko­munikasi secara lang­sung dengan rakyat sebelum mengusung seorang calon, kini hanya berpatokan pada hasil survei semata.

Kondisi ini jelas menjadi kabar buruk bagi masyarakat. Pasalnya hingga kini partai politik masih menerima subsidi be­rupa "dana parpol" yang tahun ini naik menjadi Rp 1.000 per suara. Kalau pada akhirnya partai menghalalkan cara-cara instan dalam menentukan calon yang di­usungnya, maka uang yang dikeluarkan rak­yat menjadi mubazir. Perlu dicatat bah­wa perhelatan Pilkada dan Pilpres ada­lah pesta rakyat, sehingga sudah se­pantasnya prinsip dari, oleh, dan untuk rak­yat dikumandangkan kembali oleh parpol. Salam.***

Penulis adalah Mahasiswa Sosiologi USU, serta Pegiat Literasi di Toba Writers Forum (TWF).

sumber:analisadaily.com