"Untuk permasalahan ini memang solusinya adalah menambah ruangan kelas. Sehingga anak bisa belajar pagi sampai sore lima hari tanpa ada sistem double shift. Juga bisa penambahan budi pekerti dan karakter secara optimal," tambahnya.

Disdikbud Riau sekarang sedang dirumuskan wacana tersebut. Dengan melakukan dikoordinasi bersama Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Riau. Selain itu sekarang, tambahnya masih mencoba masukan-masukan dari berbagai kalangan atas wacana yang sedang dikembangkan tersebut.

"Kalau sudah positif masukannya maka akan dibahas bersama pimpinan (Plt Gubri) nanti. Sekarang masih dilakukan pendalaman dan kajian-kajian serta koordinasi," tuturnya.

Kurang Perhatian
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau, DR Syahril menilai tak meratanya kondisi guru lebih disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pendidik tersebut. Sehingga banyak guru yang tak mau mengajar di daerah pinggiran.

"Secara teknis tugas pemerataan guru ini kan pemerintah. Kami dari PGRI hanya mendorong saja agar pemerataan itu dilakukan,"ujar Syahril Senin (14/12).

Syahril membantah mental sebagian guru saat ini yang tidak mau ditempatkan di daerah pinggiran. Karena kondisinya kebanyakan guru yang berstatus honorer memilih lokasi pekerjaan mereka sendiri.

"Kekurangan guru yang direkrut pemerintah, honorer itu lebih memilih ke daerah yang ramai. Karena mereka tidak terikat. Kalau ada SK-nya saya rasa tidak terjadi kesenjangan," ujar Syahril.

Maka dari itu, baik tenaga honor maupun PNS harus disamakan di mata pemerintah. Karena tugasnya sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga honorer juga bisa dibuat SK penempatannya.

"Barangkali kalau guru honor itu diperhatikan dan diletakkan SK-nya bisa mengatasi kesenjangan itu," ujarnya.

Menurut Syahril, PGRI tetap berjuang dan berharap kepada pemerintah agar pemerataan dilakukan tanpa terjadi kesenjangan. Diantaranya dengan memanfaatkan guru honorer yang ada. Dengan demikian seluruh daerah bisa diakomodir.

"Saya rasa honorer juga memiliki kualitas, jadi bisa mengatasi jumlah guru pemerintah yang terbatas itu," jelasnya.

Mengenai adanya sejumlah guru yang selalu pindah dari daerah pinggiran ke kota karena tak betah, menurut Syahril kondisi ini harus menjadi kontrol pemerintah kabupaten/kota. "Kalau misalnya masih dibutuhkan di daerah itu, jangan dibiarkan pindah. Jadi semuanya harus ikut mengawasi," ujarnya.

(tribunnews.com)