"Bahkan diskriminasi tak hanya di sekolah, tetapi juga di tingkat perguruan tinggi. Contohnya, aturan-aturan bagi penyandang tuna tertentu tidak boleh masuk, itu bentuk diskriminasi," ujar pemerhati pendidikan dan pengembang pendidikan karakter, Doni Koesoema, belum lama ini.

Pendidikan, kata Doni, harus dilaksanakan secara inklusif. Untuk itulah, hal pertama yang harus dilakukan adalah kesiapan pendidik, orangtua, dan siswa dalam mengubah paradigma.

"Paradigma membedakan siswa penyandang disabilitas dan siswa normal perlu diubah. Undang-undang yang berlaku saat ini sudah tidak relevan sehingga harus ada UU baru tentang penyandang disabilitas yang tidak ada tururnannya. Saat ini memang sudah ada draftnya, yakni sekira ada 500 pasal," tuturnya.

Doni mengungkapkan, tantangan mengubah paradigma sendiri adalah pendidikan. Menurutnya, pendidikan inklusif bisa berjalan kalau proses pendidikan juga berjalan di masyarakat. Maksudnya, penyandang disabilitas tak perlu merasa dikasihani dan yakin punya kemampuan yang sama dengan orang pada umumnya.

"Kalau di luar negeri penyandang disabilitas merasa mampu mengerjakan aktivitas sendiri. Orang yang mau membantu juga harus bilang dahulu. Kalau di Indonesia sebagian masih menggantungkan diri dan ingin dikasihani. Kondisi itu cocok dengan paradigma pemerintah dan orangtua yang selalu berbelaskasih," ucapnya.

Dia menambahkan, perlakuan tersebut tidak mendidik sehingga harus pelan-pelan diubah. Sementara orangtua, lanjut Doni, memasukkan anaknya ke sekolah luar biasa (SLB) disebabkan sekolah umum yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

"Harus ada rintisan sekolah yang inklusif. Sekarang yang terjadi sekolah tertentu yang diberi kebijakan inklusif melakukan, tapi yang tidak ya sudah. Padahal, pendidikan harus inklusif," tandasnya.