JAKARTA – Indonesia hingga saat ini dinilai belum menjadi bangsa yang mandiri. Menurut Mahfud MD, hal tersebut dipengaruhi oleh tiga hal, yakni tata pemerintahan dan birokrasi yang tersandera politik, konservatif hukum, serta ijazah yang digunakan sebagai syarat untuk menduduki jabatan.

Melalui Diskusi Panel Nasional Tata Kepemerintahan untuk Kemandirian Bangsa di Universitas Brawijaya Malang, Mahfud menjelaskan legalitas dan formalitas pendidikan yang menjadi syarat untuk menduduki jabatan menyebabkan berbagai masalah.

Semua orang, kata dia, berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan ijazah. Akibatnya, hal tersebut menjadi alasan seseorang memperoleh ijazah palsu demi sebuah jabatan.

"Karena ijazah menjadi syarat utama untuk naik jabatan maka banyak orang berupaya untuk membelinya sehingga hal ini merusak sistem birokrasi pemerintahan kita," ujarnya, sebagimana dilansir dari laman resmi Universitas Brawijaya Malang, Sabtu (17/10/2015).

Mahfud juga mengungkapkan bahwa birokrasi di Indonesia belum netral lantaran sering diintervensi secara paksa oleh politik. Sehingga, imbuh dia, akan menghasilkan hukum konservatif yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik dan keinginan pemerintah.

"Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak bisa bergerak karena harus menunggu keputusan dari pusat ketika akan mengambil sebuah kebijakan," ucapnya.

Mahfud berpendapat, sistem ketidakmandirian ini berdampak pada tumpulnya kreativitas bangsa. Dia mengimbau ketiga poin tersebut bisa mendapat perhatian khusus agar birorkasi menjadi kuat dan pemerintahan mampu mandiri di negaranya sendiri.