Rektor Unnes Prof Dr  Fathur Rokhman MHum mengatakan, legalisasi dokumen online tersebut terwujud atas kerjasama Unnes dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Pos Indonesia.

"Alumni hanya harus melakukan pemesanan secara online dan melakukan pembayaran. Proses legalisasi akan ditangani oleh staf internal. Setelah proses selesai, dokumen dikirim melalui pos ke alamat pemohon. Agar dapat memanfaatkan layanan tersebut, alumni dipersilakan mengakses alamat website. Setelah memiliki akun, alumni bisa langsung log in melakukan pemesanan. Bagi yang belum memiliki akun, alumni bisa melakukan pendaftaran akun online juga," ujar Fathur.

Menurut Fathur, layanan legalisasi online tersebut merupakan bagian strateginya memberikan layanan prima kepada mahasiswa, alumni, juga seluruh pemangku kepentingan. Rektor mengamati selama ini alumni mengalami kerepotan jika harus datang ke kampus untuk melegalisasi ijazah, terutama bagi alumni yang tinggal di luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Kerepotan demikian juga berkonsekuensi dengan bertambahnya biaya.

"Kami ingin alumni Unnes tidak mengalami kendala administrasi apa pun agar bisa mengembangkan karier sesuai bidang mereka secara optimal," katanya.

Terpisah, Wakil Rektor I (Bidang Akademik) Unnes Prof Dr Rustono MHum mengungkapkan, layanan legalisasi ijazah online digagas untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap terselenggaranya layanan publik yang prima.

"Unnes telah menerima anugerah di Kementerian sebagai perguruan tinggi dengan layanan prima. Ini penghargaan dan tantangan. Unnes merepsons itu dengan mengembangkan berbagai inovasi yang berorientasi pada layanan prima, termasuk layanan legalisasi dokumen alumni ini," katanya.

Rustono memperkirakan, alumni bisa memangkas biaya transportasi dalam proses legalisasi ijazah. Diperkirakan, dengan Rp100 ribu, Unnes sudah bisa melayani permintaan legalisasi dan pengiriman hingga wilayah terjauh di Indonesia.