BENGKALIS-Mencuatnya kasus korupsi pada pelaksanaan proyek Multiyears (My) Pulau Rupat yang sudah masuk ranah penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya menjadi pelajaran bagi stake holder di Kabupaten Bengkalis dalam membuat keputusan atau menggulirkan mega proyek yang beresiko hukum tinggi tersebut.

Apalagi proyek My di Kabupaten Bengkalis nilai anggaran setiap proyeknya rata-rata diatas Rp 200 miliar, dan rentan terjadinya
gratifikasi atau penyimpangan. Untuk itu, kalangan masyarakat
mengharapkan supaya proyek My sebanyak tujuh kegiatan yang akan
dilelang tahun 2018 ini agar ditunda pelaksanaannya.

"Proyek My yang akan dilelang tahun 2018 ini sebaiknya ditunda dahulu, dilakukan pengkajian ulang mana yang menjadi skala prioritas serta mana yang tidak urgen. Karena dengan anggaran yang totalnya mencapai Rp 2 trilyun lebih sangat beresiko, sehingga semua pihak harus berfikir ulang sebelum menggulirkan mega proyek tersebut,"imbau H.Suhaimi SH, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) kabupaten Bengkalis, Selasa (27/03/2018).

Ia mengimbau agar proyek My ditunda sejalan dengan proses
hukum yang terjadi pada proyek My Pulau Rupat yang sudah ditangani KPK termasuk ditetapkannya dua tersangka. Apalagi seminggu yang lalu, tim penyidik KPK menggeledah kantor DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis, terkait proyek My Rupat.

Bisa saja ulas Suhaimi, KPK melakukan pengembangan terhadap
proyek-proyek My lainnya pada masa bupati sebelumnya, dan
berkemungkinan juga proyek My yang akan digulirkan kembali mulai tahun 2018 ini. Termasuk juga proyek jalan poros Duri-Sungai Pakning yang sudah dikerjakan sejak tahun 2017, diduga banyak terjadi keganjilan pada proyek tersebut.

"Saya menilai ada sejumlah proyek yang belum begitu urgen, seperti jalan lingkar Bukitbatu-Siak kecil, jalan lingkar di Duri sebanyak dua kegiatan bisa dikurangi salah satunya, termasuk menunda
pembangunan Duri Islamic Center. Ditambah lagi sekarang ini, sudah dua tahun (tahun 2016 dan 2017) APBD Bengkalis mengalami defisit mencapai Rp 400 miliar pertahun,"papar Suhaimi lagi.

Menyikapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis Tajul Mudaris mengemukakan bahwa sejauh ini belum rencana menunda pelaksanaan proyek My tersebut. Kecuali apabila memang ada keputusan terkait rencana rasionalisasi anggaran, proyek My termasuk proyek My yang dirasionalisasi tidak ada masalah.

"Sejauh ini belum ada keputusan dari Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) maupun DPRD Bengkalis untuk menunda pelaksanaan proyek My, tapi bisa saja nanti ada keputusan ditunda sebagian atau semaunya, karena kita di Dinas PUPR adalah pelaksana tekhnis kegiatan," ucap Tajul singkat.

Untuk diketahui, selain proyek My Duri-Sungai Pakning yang sudah mulai dikerjakan, ada tujuh kegiatan My baru dan lanjutan yang akan segera dilelang. Ketujuh paket My itu adalah jalan poros Ketam Putih-Tanjung Sekodi kecamatan Bengkalis, jalan poros Muntai-Bantan Air kecamatan Bantan, jalan poros Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang di Pulau Rupat, jalan lingkar Duri Barat dan Timur, jalan lingkar Bukitbatu-Siak Kecil serta Duri Islamic Center (DIC), dengan alokasi anggaran Rp 880 Miliar pada tahun 2018 pada APBD Bengkalis.(afd)


Peristiwa