Fahrin Waruwu

ROKANHULU - Tokoh Masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam, Rokan Hulu (Rohul), Riau, minta Bupati Rohul H Sukiman untuk mengganti Camat Kunto Darussalam, Ruslan S.Sos, karena dinilai bersikap otoriter dalam memimpin daerah tersebut.

Bahkan, untuk mendukung tuntutan itu, Masyarakat yang mengatas namakan Forum Aliansi masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam, dalam pekan depan berencana menggelar aksi demo ke kantor Bupati Rohul.

Menurut Muhammad Suhendri, Koordinator Umum Aksi Forum Aliansi, sebenarnya aksi demo itu akan dilakukan pada hari Kamis (21/2/2019) dengan pusat aksi di Kantor Camat Kunto Darussalam.

"Namun, aksi terpaksa kita batalkan karena diduga camat juga mengerahkan masa tandingan, sehingga daripada bentrok dan berakibat fatal, aksi yang sudah kita beritahukan ke Kepolisian itu terpaksa kita batalkan dan kira rencanakan dalam pekan depan ke kantor Bupati, "kata Suhendri, Kamis (21/2/2019).

Disebutkannya, ada tiga poin tuntutan yang disampaikan, yakni,

Pertama, masyarakat menolak sikap otoriter Camat Ruslan dalam memimpin Kunto Darussalam.

Kedua, Menuntut transfaransi camat soal anggaran Rp.1 Miliar yang diberikan untuk modal koperasi yang sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Ketiga, menuntut kejelasan lahan KKPA seluas sekitar 400 hektar yang diberikan PT Surya Dumai kepada masyarakat Kelurahan Kota Lama yang saat dipertanyakan masyarakat dalam forum rapat, namun camat menjawab dengan emosi dan beralasan Bupati Rohul belum mau menanda tangani SK - CPP.

"Itulah beberapa alasan forum aliansi menggelar aksi mengkritisi kinerja pak Camat Ruslan, ' tegas Suhendri.

Sementara itu tokoh masyarakat Kunto Darussalam yang juga Ketua LKA Kunto, Tarmilin Datuk Bandaharo, membenarkan adanya aksi forum aliansi yang menuntut kinerja Camat.

"Dalam persoalan menyangkut kepentingan masyarakat, mestinya Camat selaku perpanjangan tangan Bupati tidak boleh bersikap otoriter dan harus bersikap netral, jangan memihak kepentingan perusahaan atau pihak tertentu saja," kata Tarmilin kepada PoskoNews.com, Kamis (21/2/2019).

Tarmilin yang juga pucuk pimpinan  Guntuong adat 8 suku Kunto Darussalam itu, juga sangat menyayangkan adanya pernyataan Camat Ruslan yang tidak mengakui adanya tanah ulayat di daerah tersebut.

"Saat bersaksi di Pengadilan, Camat menyebut bahwa tidak ada tanah ulayat di Kunto Darussalam, hal itu sangat kita sesalkan dan bertentangan dengan masyarakat serta seakan memihak perusahaan, mestinya Camat harus bersikap netral saja, "tandas Tarmilin.

Tarmilin menegaskan para tokoh masyarakat Kunto Darussalam mendukung agar Bupati Rohul mengevaluasi Camat Ruslan tersebut dan menggantinya dengan figur yang bisa memperjuangkan serta memihak masyarakat.

Sementara itu Asiaten I Pemerintahan Setda Rohul M. Zaki S.Tp, M.Si yang dikonfirmasi PoskoNews.com, membenarkan sudah mendapat informasi soal adanya warga yang akan mendemo Camat Kunto Daruusalam itu.

"Ya, saya juga sudah mendengar info akan adanya aksi demo itu langsung dari pak Camat, nanti akan kita pelajari dan cari kejelasannya," kata M.Zaki yang mengaku sedang tugas ke Medan itu, Jumat (22/2/2019).

Sedangkan Camat Kunto Darussalam Ruslan S.Sos yang dikonfirmasi seputar tuntutan terhadap dirinya itu, menyebut hal itu hanya tuntutan segelintir orang saja yang merasa kepentingannya tidak jalan.

"Itu hanya tuntutan segelintir orang saja, Saat rencana aksi demo itu saya sedang berada di Jakarta urusan dinas ke Kemendagri, mendengar itu saya langsung pulang berangkat pesawat subuh, ternyata demo tidak jadi, " kata Ruslan kepada PoskoNews.com, Jumat (22/2/2019).

Disebutkan Ruslan, pada intinya tuntutan itu tidak benar dan yang berhak menilai kinerjanya itu adalah Bupati, bahkan dirinya tidak pernah mengerahkan masa tandingan.