ROKANHULU-Terkait Izin PKS PT SJI Nusa Coy yang selama ini terus menjadi sorotan Komisi IV DPRD Rohul yang mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup akhirnya HRD perusahaan setempat mengakuinya

Hal ini saat menjawab wawancara wartawan saat dipanggil oleh DPRD Rohul Senin, (23/1/2017), HRD Direksi Manajemen PT SJI Coy Kandar membenarkan kalau Izin operasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan yang dipimpinnya itu, belum lengkap Izin, namun dirinya membantah dugaan limbah PKS perusahaan mereka cemari lingkungan atau sungai.

"Tidak ada Limbah PKS kami cemari lingkungan, karena selama ini kami berurusan dengan Dinas Lingkungan Hidup Rohul, Kalau Izin PKS benar belum lengkap, namun sedang dalam pengurusan,"ungkap Kandar  sembari meninggalkan awak media karena ditarik rekannya.

Untuk diketahui, Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Rokan Hulu, Wahyuni, S.Sos. M.Si mempertanyakan kinerja dari Dinas Lingkungan Hudup Rohul terkait izin yang dikeluarkan atas PKS PT SJI Nusa Coy yang berada di Desa Ulak Patian kecamatan Kepenuhan.

"Kami dari Komisi IV DPRD Rohul melalui pimpinan Dewan mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup karena sudah mengeluarkan izin PKS PT SJI Nusa Coy," ungkap Wahyuni seusai rapat Paripurna kesepakatan KUA PPAS APBD Rohul tahun 2017, Jumat (20/1/2017).

Dikatakannya, berdasarkan keterangan yang disampaikan Manajer PKS PT SJI Nusa Coy kebun kota Tengah kepadanya, bahwa syarat-syarat pengoperasian PKS belum siap, namun dinas lingkungan hidup tetap mengeluarkan izin operasionalnya.

"Padahal sudah jelas Manajernya bilang kalau dari syarat-syarat, ini belum layak untuk dioperasikan. Tapi Kami bingung kenapa perusahaan berani untuk mengoperasikan pabriknya. Ada apa ini?," terang Wahyuni kepada wartawan.

Lebih lanjut Wahyuni mengatakan, berdasarkan pandangan Komisi IV, bahwa tanggul PKS PT SJI Nusa Coy tidak sama rata, seharusnya tanggul limbah tersebut harus lebih tinggi. Tetapi itu tidak dilakukan, ketika hujan turun sehingga limbah tersebut meluap keluar dari kolam tempat penampungan limbah dan mengakibatkan tercemarnya air sungai batang lubuh yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa Ulak Patian.

Ketika disinggung kapan Komisi IV turun untuk meninjau kinerja PKS PT SJI Nusa Coy terhadap sanksi paksa yang telah diberikan, Wahyuni menjawab dirinya belum bisa menentukan kapan waktunya, tergantung kesempatan dari seluruh anggota komisi IV DPRD Rohul.

"Untuk meninjau kinerja pihak perusahaan itu kami belum dapat pastikan, tetapi kami akan koordinasi sama rekan-rekan komisi IV semuanya untuk menjadwalkan kapan kami turun ke lokasi perusahaan tersebut," papar Wahyuni.

Kemudian terkait pencemaran sungai batang lubuh yang menyebabkan banyaknya ikan mati sehingga merugikan masyarakat tempatan, Anggota DPRD Rohul Fraksi Demokrat ini mengaku komisi IV akan menjembatani untuk mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat yang telah dirugikan oleh PKS PT SJI Nusa Coy.

"Kita akan melakukan secara bertahap dulu, biar pihak perusahaan memperbaiki tanggul kolam limbahnya, setelah itu baru kita bahas tentang kerugian masyarakat akibat dari limbah PT SJI tersebut. Apakah itu bibit ikan atau yang lainnya," pungkasnya

Sementara itu, belum lama ini masyarakat Ulak Patian melakukan aksi damai di PT SJI Coy dengan menyampaikan beberapa tututan diantaranya diduga Limbah PKS cemari lingkungan dan Sungai yang di Desa mereka. (fah)

Peristiwa