BENGKALIS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah memeriksa kasus korupsi pada proyek Multiyears (My) Pulau Rupat diminta untuk mengusut semua proyek My yang sudah ataupun sedang berjalan. Karena mustahil permasalahan yang muncul hanya pada proyek My Pulau Rupat.

"Proyek My itu proyek mercusuar. Ibarat kue empuk dan lezat yang enak disantap siapapun, sehingga peluang terjadinya tindak korupsi sangat terbuka lebar, baik melalui gratifikasi, mark up anggaran atau
kualitas pekerjaan di lapangan. Atas dasar itulah kita berharap KPK
menelusuri semua proyek My di Bengkalis, tanpa pandang bulu,"pinta
Asriyalmi, mantan ketua KNPI Kabupaten Bengkalis, Rabu (28/03/2018).

Disinggung Asriyalmi, proyek My yang bergulir pada masa bupati sebelumnya sebanyak lima paket kegiatan, patut dilakukan
pengusutan karena kelima paket yang dikerjakan proses lelangnya secara serentak juga. Ditambah lagi proyek My Duri-Sungai Pakning yang sedang dilaksanakan sekarang sejak Agustus 2017.

Menurutnya lagi, pada tahun 2018 akan digulirkan tujuh proyek My baru maupun lanjutan dengan total anggaran APBD yang tersedot mencapai Rp 2 trilyun. Angka tersebut cukup fantastis untuk
pelaksanaan proyek disebuah kabupaten atau kota di Indonesia.

"Digulirkannya mega proyek dalam skala besar sah-sah saja, untuk percepatan pembangunan daerah. Tapi kalau proyek itu hanya untuk
memperkaya kantong sekelompok orang, sementara kualitas pekerjaan amburadul, tentu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum," ulas Asriyalmi.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha peternakan dan pertanian ini menduga, dalam penetapan pemenang lelang tidak tertutup kemungkinan terjadi gratifikasi atau suap menyuap, atau disebut setoran. Apalagi proyek yang nilai satu paketnya mencapai ratusan miliar.

"Proyek My itu proyek besar, yang ikut lelang pasti perusahaan besar dengan modal kuat. Disinilah peluang terjadinya pengaturan pemenang dengan systim setoran, berapa persen dari nilai proyek yang dilelang tersebut,"tukas Asriyalmi, sambil berharap KPK melakukan pengembangan kasus di Bengkalis.

Pihak KPK sendiri sejauh ini belum memberikan keterangan
resmi terkait penggeledahan maupun penyidikan yang sedang berjalan sekarang. Karena pada Selasa (27/03/2018) ketua DPRD Bengkalis Abdul kadir bersama kepala Bappeda Jondi Indra Bustian diperiksa KPK di Jakarta, termasuk juga sejumlah pejabat dibeberapa SKPD lainnya. (afd)

Peristiwa