Ketua DPRD Bengkalis Hadir, Polemik Pemotongan Isentif RT, RW dan LPM di Duri Timur Menemui Titik Temu

Admin

Kamis, 08 Okt 2020 08:52

Riauterkini.com

DURI - Ketegangan yang sempat terjadi di Kelurahan Duri Timur beberapa hari belakangan terhadap Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipicu pemotongan isentif dengan jumlah bervariasi, akhirnya menemui titik temu, Rabu (7/10/20).

Hal tersebut terjadi tat kala Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dikenal murah senyum dan rendah hati, Khairul Umam datang untuk menghampiri puluhan Ketua RT/RW dan LPM yang bertempat di Gedung Pertemuan Lantai II, Kantor Kelurahan Duri Timur, Jalan Baitutrahman, Kecamatan Mandau, Bengkalis dengan mengendarai sendiri mobil dinasnya.

Saat menjelaskan segala prasangka negatif yang mendera Lembaga Wakil Rakyat terkait pemotongan isentif Ketua lingkungan garda terdepan perpanjangan tangan Pemerintah itu, undangan yang hadir sempat tercengang. Menurut Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Serat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, Keuangan dan Dalam Negeri membuat Pemerintah Jumawa mengambil setiap langkah dan keputusan tanpa harus melibatkan wakil rakyat.

"Mereka punya surat sakti SKB 2 Menteri itu. Bagaimana kita mau ikut andil didalamnya. Dalam SKB 2 Menteri itu menyatakan jika Pemerintah daerah boleh mengambil kebijakan sendiri tanpa melibatkan wakil rakyat. Disitu kemenangan Pemerintah,"paparnya.

Dikatakan KU sapaan akrab Ketua DPRD Bengkalis, kondisi keuangan negara saat ini sangat Memprihatinkan. Rasionalisasi anggaran semakim diperparah dengan datangnya Corona Virus Disease - 2019 (Covid - 19).

"Setahu saya, dibulan Mei memang sudah dilakukan pemotongan hingga bulan September dan dalam perdebatan kami di legislatif, akhirnya disepakati isentif kembali ke awal. Rp 650 ribu untuk RT, Rp 750 untuk RW dan Rp 500 untuk LPM dibulan selanjutnya hingga akhir tahun 2020 ini. Sementara untuk guru madrasah belum diketahui bisa naik kembali atau tidak,"terangnya.

Saat Ketua LPM Kelurahan Duri Timur Novi Syafrizal menyatakan fungsi DPRD sebagai Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan, KU menjawab jika Pemerintah daerah memiliki "Kartu Sakti" hingga DPRD tidak mesti dilibatkan dalam mengambil kebijakan terkait pemotongan isentif tersebut."Kami sangat paham dengan beratnya tanggung jawab RT, RW dan LPM dibawah. Makanya kami rela sampai beradu tegang urat leher memoerjuangkannya, jika hingga jutaan isentif ini,"tegasnya.
Usai memberikan keterangan yang dianggap masuk akal, RT, RW dan LPM lantas memberikan aplous kepada sosok idola masyarakat agamis yangvada pada diri KU dengan jenjang pendidikan jebolan Umiversitas di Kairo itu dan berharap Ketua lingkungan tersebut kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat dan mengakhiri pertemuan dengan salam hangat tanja jalinam silaturrahmi tetap terjaga dan sesi foto bersama.
Seperti diketahui, akibat pemotongan isentif RT, RW dam LPM secara sepihak tersebut, beberapa waktu lalu Ketua lingkungan itu serempak menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Lurah diwakili Ketua LPM, Novi Syafrizal.