PEKANBARU - Seratusan guru status PNS di Pekanbaru menggelar aksi demo di Kantor Wali Kota Pekanbaru. Mereka meminta dana tunjangan profesi tidak dihapus.

Aksi demo ini digelar, Senin (11/3//2019), di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru, di Jl Sudirman, Pekanbaru. Dengan mengenakan seragam batik guru, seratusan guru SD dan SMP menyampaikan aspirasinya di depan pagar Kantor Wali Kota.

Ini merupakan aksi demo susulan setelah sepekan yang lalu sempat melakukan aksi yang sama. Hanya saja, demo kali ini pihak kepolisian berjaga agar para demonstran tidak menutup badan jalan protokol.

Dalam aksinya, para guru ini menyampaikan protes atas dihapusnya dana tunjangan profesi guru.

"Awalnya dana tunjangan kami turun dari Rp 1.650.000 menjadi Rp 850.000 kami masih bisa terima. Sekarang Pemkot Pekanbaru menghapuskan dana tunjangan itu, ini yang tidak kami terima," teriak pendemo.

Mereka menjelaskan, ada 7.000 guru yang sudah bersertifikat kini tidak mendapatkan dana tunjangan. Pada tahun 2017 lalu, tercatat ada dua bulan dana tunjangan tidak dibayarkan. Di tahun 2018, terhitung Oktober hingga Maret 2019 belum dibayarkan juga.

"Kami menuntut Pemkot Pekanbaru untuk membatalkan Peraturan Wali Kota pasal 9 ayat 8 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Guru sertifikasi yang tidak menerima dana tersebut. Kami tetap menutut hak yang semestinya diterima," teriak mereka.

Mereka menggelar aksi demo ini, karena sebelumnya aspirasi belum diterima Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Aksi demo sebelumnya tidak mendapat respons apapun dari Pemkot Pekanbaru.

Peristiwa