Tangki PDAM Duri 5000 Meter Kubik Diindikasikan Miring

admin

Rabu, 16 Sep 2020 15:29

PEKANBARU - Sejumlah warga Bengkalis mengeluhkan adanya dugaan monopoli pada proyek DIC tahun 2019 yang dikerjakan oleh kontraktor Hendri Along. Bapak pembangunan kabupaten Bengkalis itu diduga memegang banyak proyek di Negeri Sri Junjungan itu. Salah satunya adalah proyek DIC tahun 2019 itu.

Pada proyek itu ada temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sehingga ada pengembalikan uang ke negara sebesar Rp 1,8 M.

“Namun dari temuan itu, dugaannya baru dikembalikan dibayar Rp 100 juta," ujar Adi yang merupakan warga Bengkalis.

Bukan hanya itu, dari pembangunan tangki PDAM di Duri diduga miring dan tidak pernah dilakukan comisioning test. Begitu juga pelaksanaan pembangunan tangki PDAM yang bersumber APBD Bengkalis 2016 itu.

“Kami ingin Pak Hendri menjelaskan pengerjaan proyek itu ke publik,” tegasnya.

Ia menuturkan tampak pipa inlet dan onlet tidak dipasang, pekerjaan diduga dilaksanakan. Diduga pembangunan tangki konstruksi pondasinya tidak sesuai spek sehingga tangki PDAM miring.

Diluar itu, Hendri Along yang merupakan kontraktor ternama di Duri, Kabupaten Bengkalis juga sempat disebut namanya pada aksi damai Himpunan Muda Pembawa Pembaharuan (HMPP) Riau pada 3 Juli 2020 lalu terkait rumahnya yang pernah digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk kasus dugaan suap jalan di Bengkalis.

Hingga saat ini perkara itu juga jalan ditempat. Apakah hanya sebagai saksi atau tidak? Juru Bicara KPK Ali Fikri juga belum membeberkan perkembangan kasusnya.

Sebagai pengingat, kala itu sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Muda Pembawa Pembaharuan (HMPP) Riau menggelar aksi damai di depan gedung Rektorat Kriminal Khusus Polda Riau. Dalam aksi ini, mereka mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus korupsi di Bengkalis.

"Kami mendukung lembaga KPK RI untuk menuntaskan persoalan Korupsi di Indonesia, terutama kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bengkalis, baik yang telah dilaporkan dari perwakilan elemen masyarakat di Kajari, Kajati dan Polda Riau. Jika lembaga penegak tersebut, tak bisa menuntaskan segera ambil alih," kata Korlap Aksi, Almuji Emzen.

Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 wib itu, massa meminta KPK RI, menyampaikan ke publik masyarakat Riau khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis terkait perkembangan kasus tersebut. Sebab, KPK telah melakukan pengeledahan pada 16 Mei 2019 di rumah Hendri alias Along.

"Kita pertanyakan terkait kasus proyek apa penggeledahan itu," tuturnya.

Dikatakannya, KPK membawa sejumlah dokumen dari rumah Hendri Along yang dijuluki sebagai “bapak pembangunan” karena menjalankan sejumlah proyek di Bengkalis.

"Untuk itu kita mendesak KPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hendri Along atau Bapak Pembangunan Kabupaten Bengkalis. Tentu dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," katanya kala itu.