Terkait Penundaaan Dana DAU 2016 Rp 104 M, Ini Kata Ketua DPRD Rohul

Laporan : Fahrin Waruwu

Senin, 26 Sep 2016 20:02

Fahrin Waruwu

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH

ROKANHULU - Terkait penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rokan Hulu untuk 4 bulan yakni September-Desember tahun 2016 dengan total sekitar 104 miliar atau Rp 26.118.656.640 perbulannya, pemerintah daerah mengambil langkah melakukan optimalisasi anggaran untuk menutupi defisit pada APBD Rohul 2016.

Dalam melakukan optimilisasi anggaran 2016, DPRD meminta Pemkab Rohul untuk duduk bersama, tidak sepihak. Karena sebelumnya APBD Rohul 2016 dibahas dan disepakati bersama Pemkab bersama DPRD Rohul.

''Setelah kita hitung, APBD Rohul 2016 mengalami defisit sekitar Rp110 miliar, bilamana penyaluran DAU yang ditunda oleh Kemenkeu RI itu tidak ditransfer hingga akhir Desember 2016. Tentunya kita harapkan Pemkab duduk bersama dengan DPRD Rohul dalam melakukan optimilisasi anggaran,'' demikian disampaikan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH menjawab wartawan, Senin (26/9) terkait penundaan DAU Rohul di Ruang kerjanya.

Dia mengaku masih ada ruang pada APBD Perubahan 2016, tapi sampai hari ini, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2015 belum diserahkan Pemkab Rohul ke DPRD.

''Bagaimana DPRD mau membahas RAPBD Perubahan 2016, sementara LPJ Keuangan tahun 2015 belum diserahkan. Karena syarat kita melakukan RAPBD Perubahan 2016, telah dilakukan pembahasan laporan pertanggungjawaban Keuangan tahun 2015 oleh DPRD Rohul, atas pertimbangan itulah, kita laksanakan RAPBD Perubahan 2016,'' jelasnya.

Begitu juga KUA dan PPAS Perubahan 2016 belum diserahkan, Kelmi berharap Pemkab Rohul segera menyerahkan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2015 ke DPRD Rohul.

Karena, lanjutnya, didalam RAPBD Perubahan 2016 sangat penting, nantinya dituangkan adanya cadangan penerimaan tunda salur dana bagi hasil (DBH) tahun 2015, kemudian adanya selisih perhitungan DBH tahun 2016 yang belum sepenuhnya dituangkan kedalam struktur APBD Rohul 2016.

''Paling tidak, dengan masuknya dana tunda salur DBH 2015 dan selisih perhitungan DBH 2016, mampu menekan angka potensi defisit yang terjadi nantinya pada APBD Rohul 2017. Maknya RAPBD Perubahan Rohul 2016 yang akan dibahas, tak akan banyak bergeser, hanya pada poin penerimaan dan belanja saja,'' terang politisi Partai Demokrat Rohul itu

Dijelaskannya, beban daerah saat ini masih ada hutang, yakni hutang pihak ketiga tahun 2015 sekitar Rp44 miliar yang harus dibayarkan, kemudian untuk memenuhi Mandatori Dana Desa 10 persen dari DAU, yang belum dituangkan sepenuhnya, yang masih mengalami kekurangan sekitar Rp33 miliar.

Tidak itu saja, Gaji 13 dan Gaji 14 belum dituangkan pada APBD Rohul tahun 2016, sementara pemerintah daerah membayarkannya atas amanah Peraturan Menkeu dan Mendagri menjelang lebaran Idul Fitri lalu.

''Kondisi ini dapat dibayangkan, apabila DAU benar-benar tidak disalurkan oleh Pusat ke Rohul, hampir dipastikan, kalau tidak dilakukan optimalisasi anggaran, maka APBD Rohul 2016 akan dibahas dalam kondisi defisit sekitar 110 miliar. Itupun dengan catatan, tanda salur 2015 dan selisih perhitungan memang sudah mutlak menjadi penerimaan tahun 2016,'' katanya.

Dia menyarankan, Pemkab segera melakukan rapat bersama dengan DPRD Rohul, selain menyampaikan laporan kondisi keuangan per 31 Agustus 2016 kepada DPRD. Sehingga perlu duduk bersama atas persoalan yang dihadapi. Dengan harapan optimalisasi dilakukan atas kesepakatan bersama Pemkab dengan DPRD Rohul.

''Kita tau Pemkab sedang berjuang ke Kemenkeu dan ke DPD RI, tentang kondisi keuangan RI. Dengan harapan DPD RI mampu menekan Menkeu Ri agar DAU Rohul tidak dilakukan penundaan, karena persoalan keuangan Rohul ini sangat memprihatinkan,'' jelasnya.

Kelmi menambahkan, perlu antisipasi yang harus dilakukan, sehingga potensi defisit bisa diatasi. ''Kita harapkan APBD Rohul 2017 mendatang, kondisi keuangan kembali normal dan memberikan ruang kepada Pemerintah deaerah untuk melaksanakan pembangunan,'' sebutnya. (fah)

Peristiwa

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:32

One Way Nasional Diberlakukan dari Tol Japek Sampai Kalikangkung

JAKARTA - Rekayasa lalu lintas (lalin) atau one way nasional resmi diberlakukan pada siang hari ini, Rabu (18/3/2026), saat arus mudik Lebaran 2026. Satu arah itu berlangsung mulai dari Tol Jakarta-Ci

Rabu, 18 Mar 2026 15:42

Pria Paruh Baya Diduga Dianiaya hingga Meninggal Dunia di Jalan Pangeran Hidayat

PEKANBARU - Seorang pria bernama Muhammad Zen (50) ditemukan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan berat di kawasan Jalan Pangeran Hidayat, Gang Abad

Rabu, 18 Mar 2026 15:00

KontraS Ungkap Kondisi Andrie Usai Disiram Air Keras: Tak Buta, tapi Fungsi Mata Menurun

JAKARTA - Kondisi Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, berangsur membaik setelah disiram air keras pada Kamis (12/3/2026) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Andrie telah menjalani operasi mata di Rum

Rabu, 18 Mar 2026 14:55

Jasa Marga Ungkap 1,2 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta hingga 18 Maret 2026

JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono melaporkan sebanyak 34% kendaraan telah meninggalkan Jakarta per hari ini, Rabu (18/3/2026). Jasa Marga telah memprediksi,

Rabu, 18 Mar 2026 14:23

Kapolri Resmikan Renovasi Masjid Al-Adzim dan Kukuhkan Satgas PHK di Riau

PEKANBARU - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menandatangani prasasti renovasi Masjid Al-Adzim sekaligus mengukuhkan Satuan Tugas Penanganan Premani

komentar Pembaca