Hendra Dedi Syahbudi

Ketua divisi Hukum dan pengawasan, Taufik saat menerima memorandum permohonan pembatalan salah satu paslon tertentu di kantornya.

BAGANSIAPIAPI-Terkait permohonan pembatalan salah satu calon bupati dan wakil bupati Rokan Hilir yang dinilai melanggar aturan, KPU Rohil tunggu rekomendasi dari Panwas.

Demikian hal itu disampaikan oleh  Ketua KPUD Rohil Agus Salim melalui Ketua divisi Hukum dan pengawasan, Taufik di kantor KPU Rohil, Selasa 8/12 saat menerima memorandum permohonan untuk pembatalan salah satu paslon tertentu oleh Tim Advokasi salah satu paslon lainnya terkait laporan warga atas pelanggaran pilkada di kecamatan Pujud.

Mengenai sanksi, pihaknya akan menunggu proses pemeriksaan pelapor dan terlapor oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Rohil.
"Kita tunggu nanti apa keputusan dan rekomendasi dari Panwas, Jika melanggar pidana pemilu akan diproses secara Gakkumdu dan penyidik. Namun jika melanggar administrasi KPU yang proses," jelasnya

Terkait permohonan itu, Ketua Tim Advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hilir nomor urut 4,  Parulian Sitanggang menjelaskan, bahwa dalam pasal 71 ayat 3 uu No 1 Tahun 2015 Jo. Uu No 8 tahun 2015 menegaskan bahwa Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

"Sedangkan ayat 4 pasal tersebut menegaskan atas pelanggaran tersebut akan dilakukan pembatalan sebagai calon oleh KPU," terang Parulian Sitanggang SH didampingi Tim lainnya, Kalna Surya Siregar SH. (ded)