Aditya Prahara

Iwan Taruna

TEMBILAHAN - Masyarakat Inhil menilai DPRD tidak punya "nyali" untuk menolak rencana pembangunan Kantor Bupati paska terbakar. Hal itu sudah menjadi kebiasaan dan selalu ada kompromi antara eksekutif dan legislatif.

"Dalam banyak persoalan, eksekutif dan legislatif Inhil selalu dapat berkompromi. Meski ada penolakan seperti sekarang ini, ujung-ujung saya pastikan akan setuju," kata Sekjen Fokus Ornop Indra Gunawan.

Untuk pembangunan Kantor Bupati baru polemiknya masih kecil. Zaman Bupati Inhil sebelum ini, terutama untuk tiga proyek multiyears perdebatan di dewan sengit. Tapi ujung, seluruh fraksi de dewan setuju terhadap proyek yang memakan dana hampir 1 triliun tersebut.

"Biasalah panggung politik seperti itu, untuk pencitraan, biar dinilai berpihak ke masyarakat. Babak ahirnya kita sudah tau," ujar Julak biasa ia disapa sambil tersenyum

Penolakan terhadap kebijakan tersebut terus bergulir di masyarakat. Saat ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih wajib untuk dipenuhi, terutama untuk sektor perekonomian.

"Coba pak Bupati dan anggota dewan tinjau kami ke lapangan. Kami untuk makan saja sulit. Lebih baik dana sebanyak itu dibantu untuk modal usaha kami, biar usaha kamu bisa lebih berkembang," ujar Rosina salah seorang pedagang sayur di Pasar Yos Sudarso Tembilahan

Sebagaimana nformasi yang didapat,  pembangunan Kantor Bupati Inhil akan menelan anggaran 120 milyar dengan sistem multiyears selama tiga tahun. Tahap awal diusulkan anggaran 40 milyar. Sisanya akan dianggarkan ditahun berikutnya.

Sementara itu Iwan Taruna ST, Ketua Komisi III saat dimintai tanggapannya terkait aksi penolakan warga dan elemen masyarakat belum lama ini, "langsung saja ke Banggar," katanya. (dit/Adv/DPRD)