BENGKALIS - Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, yang dilaksanakan KPUD Bengkalis, anggarannya cukup mencengangkan mencapai Rp. 23 Milyar lebih dari APBD Bengkalis tahun 2015 dengan pencairan dua ‎tahap. Pencairan pertama sebesar Rp. 4 Milyar lebih dan tahap kedua Rp. 18 Milyar lebih pada tanggal10 September 2015 kemarin.

Dengan anggaran yang cukup besar tersebut, sejumlah elemen masyarakat meminta pada pihak KPUD Bengkalis untuk mengalokasi anggarannya sesuai peruntukan, jangan hanya menghambur-hamburan anggaran, yang tujuannya hanya untuk menghabiskan dana dengan kegiatan seremonial. Oleh karena itu KPUD Bengkalis dituntut transparan kepada publik penggunaan dana yang bersumber dari APBD Bengkalis sepenuhnya.

Direktur BAK-LIPUN Kab. Bengkalis, Abdul Rahman S mengatakan bahwa dari sejumlah kegiatan di KPUD itu terbagi menjadi dua, yang pertama kegiatan internal dan yang kedua kegiatan eksternal, yang sejumlah kegiatan terbagi menjadi dua bagian tersebut diakuinya cukup menyerap anggaran besar. Termasuk diantaranya anggaran untuk sosialisasi melalui publikasi media, pengelolaannya harus transparan dan jangan sampai terindikasi KKN dalam peruntukan anggaran di KPUD tersebut.

"Tapi, dengan anggaran yang sangat besar itu, kita berharap kegiatan benar benar menyentuh pada masyarakat, terutama suksesnya pelaksanaan pilkada. Untuk pembiayaan kegiatan eksternal‎, jangan sampai hanya tujuannya untuk menghabiskan dana, sebab dana APBD yang dihibahkan ke KPU itu merupakan dana dari masyarakat, bukan milik pribadi maupun golongan, "pinta Abdul Rahman, Rabu (16/09/2015).

Misalnya untuk kegiatan eksternal, dengan melakukan sosialisasi, untuk mengurangi golput pada masyarakat. BAK-LIPUN menuntut komisioner maupun sekretariat KPUD Bengkalis mengedepankan transparansi dalam penggunaan anggaran.

"Anggaran yang dikucurkan untuk KPUD sangat rentan penyimpangan dan penyelewengan. Karena selain besaran anggaran bisa saja KPUD memperuntukannya anggaran itu pada kegiatan yang sebenarnya tidak urgen dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Negeri Junjungan ini,"tutup Abdul.(Sup)