Aditya Prahara

Wakil Ketua DPRD Inhil DR Ferryandi ST Saat Memimpin Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan 3

TEMBILAHAN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) DR Ferryandi memimpin rapat Paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2015, dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi terhadap pidato pengantar Bupati tentang 4 buah Rancangan Peratutan Daerah (Ranperda), di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (24/11/2015).

Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD DR Mariyanto, DR Sahruddin yang mendampingi Dr Ferryandi memimpin rapat ini dihadiri oleh Plt Sekda, Fauzar serta diikuti 34 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Adapun 4 buah Ranperda yang disampaikan bupati Inhil dalam rapat paripurna sebelumnya, yakni Ranperda perubahan ke-4 atas Perda nomor 15 tahun 1995 tentang pendirian perusahaan daerah BPR Gemilang Tembilahan, Ranperda tentang penyertaan modal pada Bank Riau Kepri, Ranperda tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri dan Ranperda tentang bantuan pendidikan.

Pada kesempatan itu, sejumlah fraksi di DPRD Inhil mengkritisi dan mempertanyakan Ranperda tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri, yang diusulkan selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2016, 2017 dan 2018.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar, Yuliantini. Dikatakannya, untuk Ranperda bantuan pendidikan haruslah diterapkan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para penerimanya terutama masyarakat dari kalangan kurang mampu.

"Sedangkan Ranperda tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri, haruslah difokuskan pada upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk konsumtif semata," kata Yuliantini.

Sementara itu, Jubir Fraksi PKB, Padli mempertanyakan apakah dengan penyertaan modal ini, PDAM Tirta Indragiri akan mampu meningkatkan kinerjanya, seperti pada persoalan dasar berupa distribusi air, yang hingga saat ini masih dikeluhkan oleh masyarakat.

"Kami dari Fraksi PKB juga meminta agar dilakukan audit terhadap PDAM Tirta Indragiri, baik dari segi kinerja maupun keuangannya," imbuhnya. (dit/adv/ DPRD)