JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kecewa  dengan sikap politik DPRD yang memotong alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada. Padahal anggaran itu sudah disetujui berdasarkan nota perjanjian hibah daerah (NPHD).  Dari sisi penggunaan, ditemukan adanya laporan hambatan penyaluran anggaran khususnya terkait anggaran pengawasan.

"DPD menyesalkan langkah ini (pemotongan anggaran-red). Kita minta pemerintah pusat bersikap, agar pemotongan ini tidak terjadi lagi ke depan," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad usai rapat dengan Bawaslu di DPD, Rabu (7/10).

Oleh karena itu, lanjut Farouq, DPD minta kepada pemerintah agar memberikan arahan kepada Pemda dan DPRD agar dalam penyusunan RAPBD-P tidak melakukan pemotongan anggaran. Karena dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan di 269 daerah provinsi, kabupaten dan kota. "Rata-rata pemotongan yang terjadi pada sebuah kabupaten itu sekitar 30 persen. Ada sebuah yang dipotong sekitar Rp5 miliar dari Rp15 miliar, sehingga yang diterima hanya Rp10 miliar," katanya.

Yang cukup mengejutkan, sambung guru besar PTIK, pembayaran untuk dana pengawasan ini ternyata bertahap alias dicicil. "Jajaran pemdajangan menghambat penyaluran dana pilkada khususnya yang menyangkut dana-dana pengawasan karena akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pilkada," terangnya

Selain itu, kata Farouk, berkenaan dengan prosedur administrasi penerbitan izin bagi PNS atau pejabat negara yang maju pilkada. DPD minta pemerintah supaya mempercepat proses pemberian izin dimaksud, karena batas waktunya terbatas. "Tentu meminta kepada KPU untuk tidak menggugurkan calon hanya karena alasan administrasi izin yang belum turun, sehingga akan menimbulkan konflik yang semestinya tidak terjadi," ujar senator asal NTB.

Menyinggung soal penggunaan kekuasaan dan sumber daya birokrasi untuk mendukung atau sekurang-kurangnya memihak calon tertentu, menurut Farouk, umumnya dilakukan oleh incumbent (petahana). DPD meminta hal itu segera ditindak tegas dengan menerapkan sanksi disiplin sesuai aturan bagi aparatur, serta sanksi sebagaimana diatur dalam UU Pilkada bagi calon.

"Preseden ini bukan saja mengganggu dan merusak penyelenggaraan pilkada yang berkualitas akan tetapi merusak birokrasi yang seharusnya bertindak netral dan profesional, " katanya.(J.prasetyo) Politik