Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, Partai Gerindra dan Demokrat bersatu mengusulkan hak angket karena pemerintah belum menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Kabarnya, PPP dan PKB akan bergabung dan memberikan dukungan atas hak angket tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengklaim PKB dan PPP memiliki kesamaan pandangan bahwa hak angket memang diperlukan. Hak angket dibutuhkan untuk membuktikan dugaan pelanggaran aturan oleh pemerintah dengan mengangkat kembali Ahok.

"Romi (Romahurmuziy) sedang di luar kota. PKB sedang konsolidasi tapi pada dasarnya mereka memahami. Memahami bahwa angket itu memang perlu. Ya mudah-mudahan (bergabung)," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Syarief mengklaim, seluruh kader solid untuk memberikan dukungan terkait usulan angket. Hanya saja, dia mengakui masih ada sebagian kader di luar kota dan belum memberikan tanda tangan.

"Sudah hampir 100 kan. Yang lagi di luar kota yang belum. Yang di Jakarta sudah semua. Solid, kecuali yang belum PAW (Pergantian Antar Waktu) ya," klaimnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan dalam rapat paripurna akan dilakukan perhitungan anggota yang setuju penggunaan angket dan tidak setuju. Sejauh ini baru 4 partai, yakni PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat yang setuju dengan hak angket. Total dukungan yang terkumpul baru sekitar 90 anggota. Kemungkinan dua fraksi yakni PKB dan PPP akan mendukung usulan hak angket.

Menurutnya, jika PKB dan PPP merapat, total dukungan yang bisa diraup sekitar 300 orang. Jumlah tersebut sudah cukup untuk meloloskan hak angket kepada pemerintah. Apabila telah mendapat persetujuan, otomatis pansus hak angket 'Ahok Gate' bisa dibentuk.

"Kemudian anggota setuju hitung anggota saja ini baru 4 fraksi, katanya 6. Kalau 6 kan berarti lebih dari 300. Logikanya begitu, sedikit banyak akan lolos, kalau lolos akan dibentuk pansus angket," kata Fahri. (Merdeka.com)
Politik