JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta pemerintah membentuk pusat penanggulangan krisis untuk mengantisipasi serta mencari solusi ekonomi agar tidak makin terpuruk. Penegasan tersebut disampaikan ARB kepada anggota Fraksi Golkar di DPR saat menggelar rapat pleno Fraksi  Golkar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8) kemarin.

"Pemerintah harus segera membentuk pusat krisis untuk menghadapi berbagai persoalan yang begini sulit. Tidak bisa satu menteri bergerak ke kanan, satu menteri bergerak ke kiri. Tidak bisa dilakukan di luar satu komando," kata ARB.

Pusat krisis itu nanti akan menghimpun berbagai masukan kemudian merumuskan dalam sebuah kebijakan. Dia berharap tim ekonomi Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK termasuk para pakar yang ada bisa tergabung dalam pusat krisis tersebut. "Kenapa Fraksi Golkar tidak mengambil inisiatif untuk membentuk pusat krisis, karena kami menyadari bukan pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan. Kami tidak bisa membuat keputusan yang bisa mengarahkan semua elemen masyarakat terutama terhadap dunia usaha," katanya.

ARB juga mengingatkan fokus pemerintahan Jokowi-JK yang tidak hanya menjadikan penanganan dan penyelesaian APBN sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintahan. Menurutnya, perlu adan perubahan paradigma pemerintah bahwa bahwa penanganan APBN dengan baik sudah bisa menyelesaikan masalah bangsa.  "Padahal, APBN hanya 20 persen dari total PDB yang ada. Sehingga kalau hanya fokus pada penyelesaian APBN, masalah tidak akan selesai," ujarnya.

Sementara, penyerapan APBN sendiri sangat rendah di bawah 5 persen. Keadaan ini, menurut mantan Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini menjadi problem. Golkar, kata ARB berharap dunia usaha bisa bergerak cepat. Oleh karena itu, tugas pemerintah saat ini bukanlah menangani APBN saja, tetapi bagaimana seluruh masyarakat bisa bergerak sesuai arahan dari pemerintah. Dengan demikian, pusat krisis bisa menjadi solusi untuk menghimpun berbagai persoalan yang telah dan akan dihadapai kemudian merumuskannya dalam sebuah kebijakan untuk bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha.

ARB mengaku khawatir dengan kondisi perekonomian saat ini, ada banya indikator yang membuat kekhawatiran tersebut, antara lain pelemahan rupiah yang terus terjadi hingga akhir pekan lalu nilai tukar rupiah anjlok di titik rendah selama pemerintah Jokowi yang mencapai Rp 14.000 per dollar AS, kondisi itu masih diperparah dengan terjadinya gelombang PHK secara masif di berbagai daerah dan di semua sektor.

Selain mengimbau pemerintah, Golkar juga melakukan langkah antisipatif melalui kewenangan legislasi yang dimiliki kadernya di parlemen. Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, mengatakan FPG mendorong dibuatnya UU Penjaminan Kredit yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKMK dalam mengakses permodalan. UU Perbankan juga akan didorong untuk diperbaiki dan disempurnakan.

"FPG juga mendorong UU Jaminan Pengamanan Sistim Keuangan (JPSK) sebagai arsitektur awal sistem keuangan nasional serta sebagai benteng keuangan dalam negeri menghadapi krisis," kata Ade (tio)

Politik