Fahrin Waruwu

ROKAN HULU-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul)-Riau, tengah menyusun Draf Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Tercatat, 59 Desa yang Saat ini sudah habis atau dan akan habis masa jabatanya akan masuk dalam Pilkades Serentak Tahap pertama yang rencananya akan mulai di terapkan pada Bulan Juni 2016 mendatang

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa Drs.Yusri Msi, saat ini Draft Ranperda Pilkades Serentak ini sudah selesai dan hanya tinggal di konsultasikan ke Bagian Hukum Sebelum di usulkan Ke DPRD Rohul untuk dibahas dan di setujui menjadi peratura Daerah (Perda)

"Kita sudah Susun draft ranperdanya tinggal kita Konsultasikan ke bagian Hukum sebelum di usulkan Ke DPRD rohul," ujar  yusri Senin (21/9) di ruang kerjanya.

Selain akan menyesuaikan dengan undang-undang desa yang baru,  Dalam Draft Ranperda Pilkades Serentak ini, Pemerintah Daerah Mengusulkan beberapa syarat dalam rangka peningkatan kualitas Kepala Desa pilihan rakyat serta syarat-syarat berkaitan dengan  ke arifan local. Beberapa syarat tersebut yaitu, Bebas nrkoba, bisa berpidato , membuat konsep pembangunan serta bisa membaca Al-Qur"aan.

"Kita berupaya untuk membuat formula bagaimana caranya kualitas Kepala desa yang di pilih masyarakat, bisa meningkat secara kualifikasi, sehingga diharapkan dengan peningkatan kualitas ini, berpengaruh terhadap pembangunan di desa, karena kepala desa ini lah yang menjadi ujung tombak pembangunan," ujar mantan kadisdukcapil itu.

Yusri juga menjelaskan, kemungkinan Pilkades serentak ini akan di buat dalam 3 tahap, namun dia belum bisa merinci tahun pasti, kapan seluruh desa di rokan hulu melakukan pilkades serentak, karena masa habis jabatan kepala desa masih variatif.  Menurutnya saat ini dari 143 Desa di rohul  baru 20 sampai 30 desa yang sudah habis masa jabatan kepala desanya, semantara 29 lainya habis pada bulan juli 2015.

 " Kita belum bisa pastikan,  tahun berapa seluruh desa di rohul menggelar Pilkades serentak, karena jabatan kades masih bervaratif, dan banyak desa yang baru menggelar pilkades," sebut Yusri.

Untuk menyamakan rentang masa jabatan kades, sehingga seluruh desa bisa menggelar pilkades serentak, BPMBD Rohul untuk sementra waktu sudah menstop pelaksanaan pemilihan kepala desa di seluruh kecamatan di Rohul.

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, karena tidak adanya pemilihan kepala desa, untuk sementara waktu, pemerintah menunjuk Pejabat Sementara hingga pilkades serentak digelar. Penunjukan PJS Kades Bukan Di tunjuk oleh Pihak BPMPD melainkan berdasarkan kesepakatan antara seluruh elemen Desa.