BENGKALIS - Soal anggaran hibah Pemda Bengkalis Rp 23 Milyar lebih lewat APBD Bengkalis kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bengkalis, untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, yang dinilai sejumlah elemen masyarakat dan berbagai LSM penggiat korupsi sangat fantastis.

Namun Ketua KPUD Bengkalis Defitri Akbar, bahwa anggaran tersebut sudah sesuai peruntukannya.

"Anggaran itu sudah sesuai peruntukannya. Bahkan dari penyusunan anggaran ‎hingga penggunaan anggaran tersebut, sudah didampingi Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPK-P), menurut prosedur perundang undangan, "terang Defitri, Senin (21/09/15) memberikan klarifikasi.

Ia mengaku, bahwa proses pencairan anggaran dilakukan dua tahap, yang pertama sudah diterima sebesar Rp 4, 862 Milyar lebih. Sedangkan pencairan tahap kedua, yang seharusnya dicairkan pada tanggal10 Sept kemarin, mencapai Rp.18, 237 Milyar‎ lebih, namun hingga kini belum dicairkan Pemda Bengkalis‎.

Disisi lain, peruntukan anggaran dari seluruh kegiatan dari sosialisasi, percetakan surat suara, pendistribusian hingga sampai pelaksanaan pemilihan disetiap desa se Kabupaten Bengkalis, anggaran Rp. 23 Milyar lebih itu, dinilai memang sesuai kebutuhan.

"Anggaran p 23 milyar tersebut dipergunakan untuk pembiayaan seluruh tahapan pilkada serentak di kabupaten Bengklis. Pembiayaan meliputi banyak aspek, mulai dari PPK, PPS, TPPS, pencetakan kertas suara hingga pendistribusian kertas suara dan semua kegiatan yang menyangkut tahapan pilkada,"terang Defitri lagi.

‎Sebelumnya Lembaga penggiat Korupsi BAK-LIPUN dan IACS Bengkalis mengkritisi KPUD Bengkalis, terkait anggaran yang dinilai cukup besar dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 ini. Kedua Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi ini, meminta pada KPUD untuk transparan dalam penggunaan anggaran.

Bahkan, pihak KPUD Bengkalis diminta untuk transpara dalam melaksanakan berbagai kegiatan itu, jangan hanya beralasan untuk menghabiskan anggaran saja. Harus dipertimbangkan juga efek positifnya pada masyarakat, agar dana APBD yang nota bene milik masyarakat Bengkalis itu, benar benar dapat bermanfaat bagi masyarakat, sesuai perundang undangan yang berlaku.(Sup) Politik